Acara yang dihadiri 34 Humas Kementerian, 19 Humas Lembaga non Kementerian, dan 30 Humas BUMN, dibuka oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudi Antara. Dalam sambutannya, Rudi menyampaikan isu kehumasan merupakan isu yang krusial. Ada beberapa hal, yang pertama dilihat dari sisi keorganisasian dan sumber daya manusia. ‘’Kalau dulu waktu ada departemen penerangan, ada yang disebut dengan pranata humas, tahun 2015 tersisa kurang lebih 1069 pranata humas di seluruh kementerian dan lembaga,†ujar Rudi.
Menkominfo melihat sisi sumber daya manusia tidak terjadi regenerasi yang cepat. “Padahal tantangannya diluar sangat cepat, baik dari konten atau informasi yang lebih dinamis, kedua teknologi’ lanjut Rudi. Selain itu, dari sisi organisasi terutama pemerintah daerah terdapat berbagai macam posisi humas. “Ada yang ditempatkan di Gubernurnya atau Bupati, ada yang di biro umum, Dinas Kominfo, bermacam-macam,†pungkas Rudi.
Rudi mengungkapkan upaya untuk mengatasi kedua hal tersebut ialah pada tahun 2015 dibuatnya konsep Government Public Relation (GPR) dengan pembentukan narasi tunggal berdasarkan isu. Narasi tunggal pertama yang dibuat oleh GPR adalah waktu melonjaknya harga bahan bakar minyak (bbm). Selain GPR, Menkominfo juga merekrut Tenaga Humas Pemerintah (THP) yang dimana THP ini non PNS. “THP direkrut selama 2 tahun dan di attach ke masing-masing Menteri, kami berharap menemukan 100 THP, namun karena persyaratannya tinggi THP terkumpul sebanyak 47 orang†ujar Rudi.
Dengan adanya THP ini Rudi berharap THP mengkomunikasikan terlebih dahulu beritanya sebelum menyampaikan keluar, dan tentunya ini berkaitan dengan konteks GPR. Kominfo menyediakan sebuah tempat untuk berkoordinasi baik itu dengan Kantor Staf Presiden (KSP), Tim Komunikasi Presiden (TKP) maupun Johan Budi yang baru dilantik sebagai Juru Bicara Presiden. Oleh karena itu, diharapkan koordinasi ini dapat berjalan dengan baik terutama dalam merespon isu dan membuat agenda setting. Karena kurangnya Kementerian/Lembaga dan BUMN yang membuat agenda setting.Â
Respon dan Informasi
Memulai pidatonya, Presiden Jokowi mengungkapkan Kementerian/Lembaga dan BUMN perlu menginformasikan secepat-cepatnya kepada masyarakat tentang apa yang sedang dikerjakan. “Supaya rakyat tahu apa yang sudah kita kerjakan, apalagi kalau ada permasalahan, harus ada respon yang cepat, tidak usah menungguâ€ujar Presiden.
Dalam orientasi global, Jokowi mengungkapkan negara harus memiliki country branding di era kompetisi saat ini, “Dimulai dengan membangun positioning, diferensiasi, branding dan pengemasan produk sehingga muncul sebuah persepsi dan image bahwa negara ini seperti yang dikehendakiâ€, lanjutnya.
Tetapi, tidak hanya image yang baik, Presiden Jokowi juga menginginkan pekerjaan di lapangannya juga baik. “Jangan sampai imagenya sudah baik, tetapi di lapangannya kocar kacir, jadi yang terbentuk adalah sebuah persepsi sesuai yang ada, sesuai faktaâ€, imbuhnya.
Berkaca kepada negara-negara yang berhasil memiliki country branding seperti Amerika dan India, bahwa adanya keselarasan narasi yang dibentuk. “Agenda-agenda yang dikeluarkan kedua negara itu berkonsolidasi dengan baik, sebab kalau negara jelek, sebagus apapun fortunity negara itu, tidak bakal dilihatâ€, jelas Jokowi.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa tidak hanya rakyat Indonesia yang membutuhkan informasi, bahwa dunia juga membutuhkan informasi tentang Indonesia. Selain itu, Presiden Jokowi melihat bahwa saat ini semua orang membutuhkan informasi di berbagai akses misalnya lewat smartphone. “Lihat sekarang masyarakat butuh real time, tidak mau nunggu-nunggu, seperti itu,†ungkapnya.
Presiden mengungkapkan bahwa koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan BUMN harus sambung. Sambung dalam artian terciptanya satu ucapan yang selaras yang dikeluarkan baik itu di Kementerian/Lembaga maupun BUMN.
Presiden Jokowi melihat masih kurang selaras sebuah narasi di beberapa Kementerian/Lembaga dan BUMN. “Saya perhatikan satu tahun ini, Kementerian ini ngomong a yang satu lagi ngomong C, bahkan antar BUMN aja tarung, tarung PR, kenapa tidak bertemu lalu ngomong bareng,†ujar Jokowi.
Presiden Joko Widodo meminta jika ada keraguan informasi, diminta untuk langsung menghubungi sumber informasinya agar terkonsolidasi dengan baik. Presiden Jokowi akan melihat humas di setiap Kementerian/Lembaga serta BUMN yang lambat dalam merespon dan memberikan informasi. “Kita ini kejar-kejaran waktu dalam kondisi global, menghendaki setiap detik, menit ganti acara, jadi rakyat butuh informasi,†tegas Jokowi.
Jokowi mengungkapkan bahwa goal terakhir dari semua hal yang diungkapkannya ialah trust dari rakyat dan dunia. “kita butuh trust dari rakyat dan dunia, bahwa negara ini bisa dipercaya untuk masuknya investasi, turis-turis dari negara lain, trust untuk melakukan perdagangan dengan mereka,†ungkapnya.
Diakhir pidatonya, Jokowi mengungkapkan visi terbesar ialah kompetisi dan perubahan fundamental yang dilakukan terinformasi dengan baik. “Yang dulu kita memberikan subsidi, sekarang subsidi itu dialihkan ke hal-hal produktif, dan itu tidak terinformasi dengan baikâ€, tutupnya.
Tampak hadir dalam acara ini Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Juru Bicara Presiden Johan Budi, Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana dan Sukardi Rinakit, dan seluruh pimpinan Humas Kementerian/Lembaga dan BUMN.
(Humas Kemensetneg)