Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo usai meninjau panen padi di Desa Trayu, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, pada Sabtu, 29 Oktober 2016.
"Saya pastikan sampai akhir tahun tidak ada impor. Saya sudah sampaikan tahun yang lalu, September-Oktober hanya 1,030 juta ton. Sekarang (persediaan) 1,980 juta ton," tegas Presiden Joko Widodo.
Kepastian tersebut dinyatakan Presiden Joko Widodo setelah meninjau panen raya padi varietas Ingpari 32 HDB yang diyakini dapat menghasilkan panen padi hingga dua kali lipat dari hasil panen biasanya. Demikian rilis Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
"Saya datang ke lokasi persawahan di Boyolali ini ingin melihat hasil dari Inpari 32, yang biasanya kita rata-ratanya hanya 5-5,5 ton per hektar, Inpari 32 bisa sampai 10-11 ton," ujar Presiden Joko Widodo.
Lebih lanjut Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa peningkatan hasil panen yang berlimpah tidak terlepas dari peran benih-benih unggul yang digunakan para petani serta ketersediaan air yang terpenuhi.
"Yang pertama memang tahun ini memang air melimpah. Yang kedua saya kira penggunaan-penggunaan benih-benih unggul ini juga memberikan hasil yang baik," imbuhnya.Â
Namun, hasil panen yang melimpah tidak lantas menjadikan pemerintah melakukan ekspor beras ke negara lain. Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah akan fokus menjaga kualitas dan kuantitas hasil panen nasional.
"Pemerintah tidak akan melakukan ekspor beras untuk saat ini. Saya kira kita lebih baik memperbesar stok dulu baru kita berbicara masalah ekspor," ucap Presiden Joko Widodo.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyaksikan penyerahan 5 ton Benih Padi Varietas Inpari 30, Inpari 32 dan Inpari 33 dan Pupuk NPK Majemuk kepada para petani oleh Menteri Pertanian. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga melakukan peninjauan teknologi Minapadi Jajar Legowo Super yang diharapkan dapat membantu mendongkrak produksi padi nasional.
Turut mendampingi Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam kunjungan kerja kali ini adalah Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sanjoyo serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (Humas Kemensetneg)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?