Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait hari ini menggelar rapat terbatas untuk membahas upaya penyediaan rumah bagi para ASN, TNI, dan Polri. Pembahasan tentang hal itu merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik.
"Kita akan konsentrasi pada upaya percepatan penyediaan rumah yang layak bagi 945 ribu ASN, 275 ribu prajurit TNI, dan 360 ribu anggota Polri," kata Presiden dalam arahannya di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 7 November 2018.
Kepala Negara berharap, selain untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi para aparatur negara, kebijakan penyediaan perumahan ini juga menimbulkan efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
"Tujuannya jelas agar ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri semakin konsentrasi dalam bekerja. Selain itu juga memberikan efek ganda untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang muncul dari berbagai kegiatan dalam program percepatan pembangunan perumahan ini," tandas Presiden, seperti dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Pers, Protokol dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Sebelumnya, dalam rapat terbatas pada 16 April 2018, Kepala Negara sempat menyinggung jajarannya untuk turut memperhatikan kebutuhan perumahan yang layak bagi para abdi negara. Kali ini, Presiden meminta laporan detail dari jajarannya mengenai perkembangan dan proses penyiapan lahan untuk menjalankan kebijakan ini. Sejumlah aspek seperti model pembiayaan juga menjadi pembahasan pemerintah. (Humas Kemensetneg)