Presiden Jokowi: Peluang Ekonomi Syariah di Indonesia Terbuka Lebar

 

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang dapat mendorong perkembangan ekonomi syariah. Selain itu, Indonesia juga memiliki komite khusus yang menangani keuangan syariah.

 

"Kita sudah mempunyai Undang-Undang Perbankan Syariah. Kita juga sudah mempunyai Undang-Undang Sukuk. Kita juga sudah mempunyai Undang-Undang Asuransi Syariah. Dan yang baru saja saya tandatangani, kita juga sudah mempunyai KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah)," imbuhnya yang langsung disambut tepuk tangan hadirin.

 

Selain itu, pemerintah Indonesia juga memprioritaskan keuangan syariah dengan memasukkannya ke dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019.

 

"Saya juga memberikan prioritas kepada keuangan syariah yang saya tahu seperti dalam rencana RPJMN kita dalam lima tahun ke depan," ungkapnya.

 

Di penghujung sambutannya, Presiden Joko Widodo mengajak para peraih penghargaan Global Islamic Finance Leadership Award 2016 untuk berbagi cerita dan ide demi perkembangan ekonomi syariah di dunia internasional.

 

"Saya berharap para pemenang Global Islamic Finance Award tahun ini dapat berbagi ide dan pengalamannya dengan kami. Berikan kami inspirasi agar kami dapat belajar dan terinspirasi dari pengalaman kalian," ajak Presiden Joko Widodo sekaligus menutup sambutannya.

 

Hadir dalam acara tersebut sejumlah Menteri Kabinet Kerja di antaranya Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri PPN/Kepala Bapenas Bambang Brodjonegoro, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad, sejumlah CEO Bank syariah serta para pelaku keuangan syariah dari dalam dan luar negeri.

 

Presiden Joko Widodo Terima "Global Islamic Finance Leadership Award 2016"

 

Dalam acara Global Islamic Finance Awards ke-6 tersebut, Presiden Joko Widodo menerima penghargaan atas kepemimpinannya dalam mengembangkan keuangan syariah di Indonesia.

 

Untuk diketahui, sejak awal tahun 2016 ini, Presiden Joko Widodo menyetujui dibentuknya Komite Nasional Keuangan Syariah sebagai bentuk dukungan pemerintah Indonesia dalam industri keuangan syariah nasional. Hal tersebut diputuskannya usai rapat terbatas mengenai keuangan syariah pada 6 Januari 2016 silam.

 

"Kita ingin ada terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan kontribusi perbankan syariah dalam percepatan pembangunan perekonomian nasional," ujar Presiden kala itu.

 

Penghargaan yang diberikan pada malam tersebut juga dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan bagi institusi, perorangan, dan pelaku industri keuangan syariah di Indonesia. Selain Presiden Joko Widodo, penghargaan tersebut juga diberikan kepada 66 pegiat ekonomi syariah dari 13 negara lainnya. Di antaranya dari Malaysia, Dubai, Pakistan, Nigeria, Kuwait, dan Kazakhstan. (Humas Kemensetneg)