Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pengoperasian pembayaran tarif tol dengan menggunakan kartu e-toll (nontunai) merupakan salah satu instrumen bagi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jalan tol.
Dengan diterapkannya pembayaran berbasis elektronik tersebut, pelayanan transaksi pembayaran di gerbang tol dapat lebih cepat sehingga diharapkan semakin menambah kenyamanan perjalanan para pengguna jalan.
"E-toll ini untuk memperbaiki pelayanan kita untuk mempercepat pelayanan sehingga tidak ada yang namanya macet di depan gerbang. Yang kita inginkan itu ke depan seperti itu," ujarnya usai menghadiri acara Perhutanan Sosial untuk Pemerataan Ekonomi yang dihelat di Desa Brani Wetan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, pada Kamis, 2 November 2017.
Dalam siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, Presiden menjelaskan bahwa hampir semua negara saat ini juga sudah memulai upaya untuk beralih pada pembayaran nontunai dalam transaksi pembayaran.
"Semua negara juga melakukan hal yang sama. Kita kan maunya maju, bukan mundur," sambungnya.
Meski demikian, pemerintah tidak menutup mata terhadap masih adanya sejumlah pengguna jalan tol yang belum siap maupun belum terbiasa dengan kebijakan ini. Maka itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tetap menyediakan satu pintu gerbang tol yang bisa melayani transaksi tunai maupun nontunai saat pemberlakuan transaksi nontunai jalan tol mulai 31 Oktober 2017 kemarin.
Presiden menyadari bahwa mengubah kebiasaan masyarakat dari transaksi tunai menjadi nontunai tidak bisa dilakukan secara langsung. Namun, ia juga mengingatkan bahwa ke depannya masyarakat diharapkan untuk dapat membiasakan diri dalam mendukung program pemerintah menuju Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).
"Ini kan ada masa transisi, tidak bisa langsung berubah. Tapi ke depan harus (berubah), karena ini untuk pelayanan dan kecepatan," tutupnya. (Humas Kemensetneg)