Presiden Joko Widodo pada Senin sore, 3 Desember 2018, mendatangi Taman Cakung, Pulo Gebang, Jakarta Timur. Kedatangan Presiden itu untuk menyerahkan secara langsung 5.000 sertifikat hak atas tanah bagi warga Jakarta Timur.
Ribuan penerima sertifikat yang berasal dari 18 kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Timur hadir dalam kesempatan ini. Kelurahan Cakung Timur tercatat sebagai kelurahan terbanyak yang bidang tanahnya diterbitkan sertifikat, yakni sebanyak 1.000 bidang tanah. Diikuti setelahnya adalah Kelurahan Pulo Gebang dan Pondok Kopi dengan masing-masing 700 bidang tanah, serta Kelurahan Cilangkap dengan 400 bidang tanah.
Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa di seluruh Indonesia terdapat setidaknya 126 juta bidang tanah yang seharusnya bersertifikat. Namun, hingga akhir 2014 lalu, baru sebanyak 46 juta bidang yang tercatat memiliki sertifikat.
"Saya itu kalau pas ke daerah baik ke desa, kampung, kabupaten, atau provinsi juga saat saya menjadi gubernur di DKI Jakarta selalu yang masuk ke telinga saya itu sengketa tanah ada di mana-mana," kata Presiden.
Sejak dua tahun lalu, Presiden telah memerintahkan jajaran terkait untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan melakukan percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah untuk diberikan kepada rakyat. Sebelumnya, pemerintah hanya dapat menerbitkan sebanyak 500 ribu sertifikat tiap tahunnya. Hal tersebut menjadikan pelayanan kepada masyarakat menjadi terkendala.
"Oleh sebab itu tahun yang lalu saya perintah kepada Pak Menteri BPN. Saya enggak mau tahu 5 juta sertifikat harus keluar dari kantor BPN tahun lalu. Tahun ini 7 juta sertifikat harus keluar. Tahun depan 9 juta sertifikat harus keluar," jelas Presiden Jokowi, seperti dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam acara tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Humas Kemensetneg)