Presiden Jokowi Tekankan Hapus Kebijakan Proteksi yang Mengorbankan Negara Berkembang

Dalam sesi yang membahas tentang investasi dan perdagangan internasional, Presiden mengingatkan, bahwa perdagangan merupakan motor penggerak perekonomian. Namun, dalam realitasnya saat ini, perdagangan global menemui banyak kendala dan terus melemah. Untuk itu, sistem perdagangan multirateral yang ada saat ini diminta oleh Presiden untuk diperkuat. Demikian seperti rilis Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

 

"Hal tersebut bertujuan untuk memastikan aturan yang jelas dan non-diskriminatif serta membangun keadilan bagi negara-negara berkembang," tegas Presiden.

 

Guna mewujudkan hal tersebut, Presiden mendorong negara-negara anggota G20 untuk salah satunya menghapus semua bentuk dari kebijakan proteksi, baik itu tarif maupun non-tarif. Sebelumnya, pada pembukaan KTT, Presiden Tiongkok Xi Jinping juga telah menyuarakan bahaya dari kebijakan proteksi bagi perekonomian global. Sebab, kebijakan-kebijakan proteksi yang diberlakukan justru dapat merugikan negara-negara berkembang.

 

"Banyak kebijakan perdagangan dari negara-negara maju dilakukan dengan mengorbankan negara-negara berkembang," ungkap Presiden Joko Widodo.

 

Berdasar kenyataan tersebut, Presiden mengingatkan akan semangat perjanjian perdagangan bebas. Hal tersebut diserukan oleh Presiden agar perdagangan antar negara tidak mengalami hambatan yang berarti.

 

"Agar tetap terbuka dan konsisten dengan WTO serta menghindari pengecualian bagi para non-anggota," ujarnya.

 

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menyerukan agar pelaku usaha sektor UMKM dari negara-negara berkembang diberikan kesempatan yang lebih besar untuk terhubung dengan rantai nilai global (Global Value Chain) dan berperan dalam perekonomian dunia.

 

Di Indonesia sendiri, sektor UMKM telah memainkan peranan yang sangat besar. Presiden menyebut UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Sebab, UMKM merupakan sektor tempat terbukanya banyak lapangan pekerjaan di Tanah Air.

 

"Juga berkontribusi besar terhadap PDB dan memperluas akses untuk kegiatan ekonomi produktif," tambahnya.

 

Adapun terkait dengan investasi, di hadapan sejumlah pemimpin negara, Presiden juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi di Tanah Air. Sejumlah  kebijakan ekonomi pun coba ditawarkan Presiden dalam forum tersebut.

 

"Deregulasi, penyederhanaan perizinan, peningkatan fasilitas perdagangan dan mekanisme investasi, serta penyesuaian upah," tutup Presiden. (Humas Kemensetneg)