Presiden Jokowi Terima Pimpinan DPD

 
bagikan berita ke :

Jumat, 16 Desember 2016
Di baca 830 kali

Mendampingi Presiden dalam rapat konsultasi bersama tersebut ialah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan juga Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Sementara dari DPD sendiri hadir di antaranya Ketua DPD RI Mohammad Saleh, Wakil Ketua DPD GKR. Hemas, Farouk Muhammad, beserta sejumlah ketua kelengkapan DPD RI.

 

Dalam siaran pers Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin disebutkan usai pertemuan, Ketua DPD Mohammad Saleh mengungkapkan sejumlah hal terkait bahasan antara DPD dengan Presiden. Beberapa di antaranya ialah penguatan kelembagaan DPD dan juga percepatan pembangunan kawasan Indonesia Timur.

 

"Dalam konsultasi ini kami membahas beberapa aspek, utamanya mengenai upaya penguatan kelembagaan DPD RI itu sendiri baik melalui usul amandemen maupun perubahan Undang-Undang MD3. Selain itu kami juga membahas mengenai percepatan pembangunan kawasan Indonesia Timur, kemiskinan, serta disparitas pendapatan antar wilayah," ungkapnya.

 

Tak hanya itu, dalam pertemuan tersebut turut dibahas mengenai otonomi khusus Papua serta pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Ia juga menegaskan bahwa DPD akan selalu mendukung sekaligus mengkritisi program-program yang dijalankan pemerintah.

 

"Selain itu banyak aspek lain yang dibahas, mengenai otsus Papua, kemudian juga masalah pembentukan daerah otonomi baru. Ini beberapa pokok yang dibahas dalam rapat konsultasi tadi. Dan pada intinya, DPD RI tetap mengkritisi dan mensupport program-program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah," terangnya.

 

Pihak DPD sendiri sempat menyinggung perihal program dana desa yang dijalankan pemerintah. Pihaknya mengapresiasi peningkatan dana transfer daerah yang meningkat setiap tahunnya.

 

"Kita terus mendorong agar upaya peningkatan dana transfer daerah dan dana desa itu dari tahun ke tahun terus ditingkatkan. Ini juga kita melihat bahwa pemerintah sudah mulai melaksanakan itu. Kita lihat dari tahun 2016 dan 2017 itu kenaikannya juga cukup signifikan," pujinya. (Humas Kemensetneg)

 

 

Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?
0           0           0           0           0