Presiden Joko Widodo meyakini ASEAN-India dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Samudera Hindia yang akan mendukung terciptanya kemakmuran dan stabilitas di lingkar Indo-Pasifik.
Keyakinan tersebut bukanlah tanpa sebab, melihat banyaknya potensi yang dimiliki ASEAN dan India. Salah satunya jumlah penduduk yang mencapai hampir dua miliar jiwa.
"Dari angka tersebut, penduduk usia produktif mencapai hampir 1,5 miliar," ungkap Presiden Jokowi dalam Sidang Pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan ASEAN-India, Kamis (25/1/2018), di Hotel Taj Diplomatic Enclave, New Delhi, India.
Selain itu, optimisme pertumbuhan ekonomi dunia juga memiliki peran yang cukup penting di mana diperkirakan naik menjadi 3,7 persen pada tahun 2018 dari 3,6 persen pada tahun 2017.
Dikutip dalam rilis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, Presiden Jokowi pun mengapresiasi kerja sama ASEAN-India yang telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing negara. Bahkan ekonomi ASEAN diprediksi tumbuh 5 persen sedangkan ekonomi India diperkirakan tumbuh 7 persen pada tahun 2018.
"Berkat kerja kita bersama, ekonomi tumbuh positif di atas pertumbuhan ekonomi global," ucap Presiden Jokowi.
Meski demikian, masih ada sejumlah kondisi global yang belum stabil yang harus dihadapi ASEAN dan India. Mulai dari pesimisme pelemahan ekonomi global pada jangka panjang hingga meningkatnya kecenderungan proteksionisme di berbagai negara.
Oleh karena itu, Presiden mengajak ASEAN bersama-sama dengan India untuk melanjutkan perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang akan mewakili hampir setengah populasi dunia, 31,6% dari GDP global, dan 28,5% perdagangan dunia.
Kepala Negara juga menyatakan kesiapan Indonesia dan ASEAN untuk bekerja sama dengan India dalam rangka menemukan landing zones yang pragmatik agar upaya perluasan dan pendalaman supply chain di kawasan RCEP dapat terwujud.
"Indonesia menyerukan perlunya mengintensifkan upaya menyelesaikan perundingan RCEP pada tahun 2018," ujar Presiden Jokowi. (Humas Kemensetneg)