Ancaman pandemi virus korona atau Covid-19 di Indonesia masih belum berakhir, ditandai dengan kondisi yang masih berubah-ubah dan dinamis. Di sisi kesehatan, diperlukan upaya bersama untuk menjaga agar jangan sampai muncul gelombang kedua. Namun demikian, yang dihadapi sekarang ini bukan hanya krisis kesehatan, tetapi juga masalah ekonomi.
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan terkait penanganan Covid-19 di Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Tengah, Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, pada Selasa, 30 Juni 2020. Acara ini juga dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Tengah melalui video konferensi.
"Saya titip yang kita hadapi ini adalah bukan hanya urusan krisis kesehatan, tapi juga masalah ekonomi, krisis ekonomi. Karena kalau kita lihat sekarang ini yang namanya demand terganggu, suplai terganggu, produksi terganggu. Pada kuartal yang pertama kita masih tumbuh, keadaan normal kita di atas 5 (persen), tapi kuartal pertama kita masih bisa tumbuh 2,97 (persen). Tetapi di kuartal kedua kita sangat khawatir bahwa kita sudah berada di posisi minus pertumbuhan ekonomi kita," ujar Presiden.
Untuk itu, Presiden mewanti-wanti jajaran pemerintahan di daerah supaya berhati-hati dalam mengelola pandemi sehingga urusan kesehatan dan ekonomi bisa berjalan beriringan. Presiden meminta agar daerah tidak membuka ekonomi tanpa ada sebuah kendali yang baik di bidang kesehatannya.
"Jangan sampai melonggarkan tanpa sebuah kendali rem sehingga mungkin ekonominya bagus, tapi Covid-nya juga naik. Bukan itu yang kita inginkan. Covid-nya terkendali, tetapi ekonominya juga tidak mengganggu kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.
Namun, Kepala Negara menyadari bahwa hal tersebut bukanlah perkara mudah dan dialami oleh semua negara di dunia. Menurut Presiden, dari data yang diterimanya, ekonomi global pada tahun 2020 diperkirakan akan mengalami kontraksi dan tumbuh negatif.
"Oleh sebab itu, kalau kita bisa mengatur, mengelola gas dan rem antara Covid, antara kesehatan dan ekonomi, inilah yang kita harapkan. Ini menjadi tanggung jawab kita semuanya, bukan hanya gubernur, bupati, dan wali kota, tetapi jajaran Forkompinda, TNI, Polri, seluruh gugus tugas agar betul-betul menjaga agar itu bisa berjalan dengan baik," tambahnya.
Turut mendampingi Presiden saat meninjau Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Tengah antara lain, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen. (Humas Kemensetneg)