Presiden: Kerjasama Internasional adalah Keharusan untuk Menghadapi Masalah Ekstrimisme dan Terorism

Presiden berpendapat, bahwa dampak negatif yang nyata dari konflik yang terus terjadi di berbagai kawasan dunia adalah meningkatnya migrasi ireguler. Isu migran ireguler ini telah menjadi tantangan yang cukup serius, khususnya bagi Turki dan Negara-negara Eropa. Untuk menyelesaikan masalah ini, menurut Presiden, perlu terlebih dahulu menyelesaikan akar permasalahannya antara lain dengan memastikan pembangunan berimbang, menghentikan kekerasan dan penindasan, serta menghilangkan diskriminasi, dan menegakkan demokrasi.

Sebagaimana dilansir dalam siaran pers Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana, lebih lanjut Presiden Jokowi mengemukakan, bahwa selama ini Indonesia menerapkan kombinasi pendekatan hard approach yang mengedepankan penegakkan hukum dan keamanan, serta soft approach dengan menggunakan pendekatan kebudayaan dan agama dalam upaya mengatasi ekstrimisme di Indonesia.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar serta negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, Presiden Jokowi berpendapat, bahwa Indonesia adalah laboratorium yang menunjukkan Islam, demokrasi, dan kemajemukan bisa berjalan beriringan. Harmonisasi ini terlihat dimana kemajemukan dan toleransi itu sendiri merupakan kenyataan sehari-hari di Indonesia.

Akhirnya, Presiden Jokowi menegaskan, bahwa kerjasama internasional yang kuat utuk mengatasi ekstrimisme dan terorisme merupakan satu keharusan. "Diperlukan pendekatan terpadu yang mengharuskan negara-negara bersatu dan mengesampingkan perbedaan politik untuk menghadapi ekstrimisme dan terorisme," kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menutup pernyataan pada sesi Working Dinner ini dengan komitmen kesiapan Pemerintah Indonesia untuk bekerjasama dengan masyarakat internasional dalam menghadapi ekstrimisme dan terorisme serta guna menumbuhkan toleransi, baik di dalam negeri maupun di seluruh dunia. (Humas Kemensetneg)