Dalam acara peluncuran yang diselenggarakan di Istana Negara Jakarta, Kamis (12/6), itu Presiden Yudhoyono didampingi oleh Asisten Sekretaris Jenderal PBB dan Direktur Biro Pengembangan UNDP Olav Kjorven serta Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta.
Menurut keterangan resmi dari UNDP, laporan tersebut menggambarkan secara nyata bagaimana korupsi kecil yang terjadi di wilayah Asia-Pasifik secara perlahan merampas kesempatan masyarakat yang sangat lemah, membatasi akses mereka terhadap pendidikan dan berisiko mengurangi pelayanan dasar kesehatan.
Laporan itu juga memberikan gambaran sekilas tentang cara-cara inovatif yang secara susah payah dilakukan masyarakat dan pemerintah dalah memerangi korupsi di sejumlah negara termasuk Indonesia.
Dalam laporan tersebut juga dikutip pernyataan Presiden Yudhoyono mengenai pemberantasan korupsi bahwa pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama masa pemerintahannya.
Korupsi, menurut Presiden Yudhoyono, selain harus diberantas secara struktural juga harus dihilangkan budayanya. "Negara ini akan hancur jika kita tidak dapat menghentikan pertumbuhan
angka korupsi," ujarnya.
Selain Presiden Yudhoyono, laporan itu juga memuat tulisan tokoh-tokoh di Indonesia yang terkait dengan upaya pemberantasan korupsi antara lain Teten Masduki Ketua Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Kepala BRR Aceh-Nias Kuntoro Mangkusubroto.
Keterangan dari UNDP itu juga menyebutkan bahwa di Asia-Pasifik para politisi disebutkan sebagai kelompok paling korup di pemerintahan, diikuti oleh polisi dan lembaga hukum di urutan kedua dan ketiga.
Hampir satu dari lima orang di wilayah Asia-Pasifik mengaku pernah memberi sogokan atau suap kepada oknum-oknum polisi selama beberapa tahun terakhir.
Sejak 2006, Laporan Pembangunan Manusia Asia-Pasifik --yang memberikan analisis yang berkelanjutan mengenai masalah-masalah pembangunan yang relevan di tingkat regional dan nasional-- telah berubah menjadi terbitan secara reguler.
Sumber :
http://www.mediaindonesia.com/