Dengan potensi pasar yang sangat besar, Indonesia harus menjadi penggerak utama perekonomian syariah. Penegasan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat menggelar Rapat Pleno Komite Nasional Keuangan Syariah bersama sejumlah Menteri Kabinet Kerja pada Senin (5/2/2018), di Kantor Presiden Jakarta.
"Saya ingin menekankan bahwa dalam pengembangan ekonomi syariah, jangan sampai kita hanya menjadi target pasar dan produk industri negara-negara lain hanya sekedar menjadi konsumen," ujar Presiden.
Salah satu potensi yang dimiliki Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia adalah aset perbankan syariah yang terus meningkat. Pada tahun 2017, aset perbankan syariah Indonesia tercatat sebesar Rp435 triliun atau sekitar 5,8 % dari total aset perbankan Indonesia.
"Untuk itu kita sangat serius untuk menggarap potensi ini. Dan saya melihat angka-angkanya juga menunjukkan peningkatan," ungkapnya.
Begitu pula dengan pasar modal syariah yang angkanya terus membaik. Bahkan, pangsa pasar sukuk Indonesia berhasil mencapai 19 % dari seluruh sukuk yang diterbitkan berbagai negara. Tak hanya itu, total aset industri keuangan non-bank syariah juga naik dua kali lipat dalam lima tahun terakhir.
"Kita juga memiliki potensi yang besar untuk pengumpulan dana sosial keagamaan, seperti dana haji, dana zakat, dana wakaf, serta dana infaq, dan sedekah," ucap Presiden, seperti yang dirilis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Lebih lanjut, Presiden juga menyebutkan potensi lain yang harus segera digarap dalam rangka pengembangan ekonomi syariah. Mulai dari bidang industri fashion, busana muslim, makanan halal, farmasi, hingga sektor pariwisata.
Dalam indutsri makanan misalnya, Indonesia memiliki tingkat konsumsi makanan halal terbesar di dunia. Indonesia juga masuk lima besar negara dengan konsumsi produk obat-obatan, kosmetik halal, serta busana muslim terbesar di dunia. Sedangkan dalam ekonomi pariwisata, Indonesia menduduki peringkat keempat dengan jumlah kunjungan turis terbanyak dari anggota OKI.
"Potensi sektor pariwisata ini masih sangat menjanjikan. Pengeluaran wisata muslim global 2016 mencapai USD169 miliar atau 11,8 % dari pengeluaran konsumsi wisata global," ujar Presiden.
Meski demikian, Presiden mengimbau agar pengembangan industri keuangan syariah dapat memberikan manfaat nyata, termasuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan guna menekan angka ketimpangan di Tanah Air.
"Data yang saya terima masih menunjukkan bahwa penggunaan pembiayaan syariah adalah 41,8% sebagian besar masih digunakan untuk konsumsi. Sedangkan pembiayaan untuk modal kerja dan investasi masing-masing baru mencapai 34,3% dan 23,2 %," tutur Presiden.
Presiden juga meminta pada tahun 2018 ini LKM syariah, bank wakaf mikro, terutama yang berlokasi di berbagai pesantren lebih diperbanyak jumlahnya dan diperluas sehingga mencakup seluruh wilayah Indonesia.
Di bagian akhir pengantarnya, Presiden meminta agar reformasi dan pembenahan pengelolaan zakat serta wakaf terus dilakukan agar dapat mendukung program pengentasan kemiskinan guna menekan angka ketimpangan. (Humas Kemensetneg)