Jakarta: Dalam lima tahun masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah terjadi kemajuan dan peningkatan yang sangat pesat dalam laporan keuangan. Hal diungkapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Anwar Nasution dalam keterangan persnya, usai bertemu Presiden di Kantor Kepresidenan, Rabu (12/8) siang.
“Kalau dulu kita lihat laporan keuangan departemen pada tahun 2006 hanya 11, 2007 sudah meningkat 18, dan pada 2008 meningkat 27. Peningkatan ini terjadi bukan hanya pada lembaga yang baru atau kecil, seperti Mahkamah Konstitusi (MK) tapi juga terjadi pada lembaga yang besar seperti Departemen Perindustrian. Opini laporan keungan Departemen keuangan, Diknas dan berbagai departemen lainnya banyak perbaikan. Walaupun betul bahwa laporan keuangan pemerintah pusat masih disclimer terus-menerus selama 5 tahun, tapi kalau kita lihat komponennya, berupa laporan keuangan departemen dan lembaga negara, telah terjadi kemajuan yang sangat pesat,†Anwar Nasution menjelaskan.
Dan sekarang ini, lanjut Anwar, sudah hampir seluruh instansi pemerintah daerah dan pusat telah menyerahkan Management Representation Letter (MRL) kepada BPK. Mereka juga membuat rencana aksinya sendiri bagaimana meningkatkan opini pemeriksaan BPK itu. â€Diantaranya itu yang paling menonjol TNI dan Polri. Nah, ini merupakan pelopor tanpa kita minta mereka yang datang untuk minta diberikan bimbingan bagaimana memperbaiki sistem keuangannya,†ujar Anwar.
â€Anda lihat sendiri BIN sudah mendapatkan opini bahwa wajar tanpa pengecualian. Ini sangat menggembirakan. Kalau ini bisa kita teruskan nanti pada masa jabatan kedua Presiden SBY, saya percaya pada masa tiga-empat tahun pertama masa pemerintahan kedua itu seluruhnya sudah mendapatkan penilaian opini wajar tanpa pengecualian,†kata Anwar.
Sementara itu, Plt Menko Perekonomian/Menkeu Sri Mulyani mengatakan, Presiden memberi arahan agar ada perbaikan pengelolaan keaungan negara. Perbaikan itu pada akhirnya berujung pada peningkatan efesiensi di dalam penggunaan sumberdaya itu.
â€Dalam sistem yang sekarang terbuka, demokratis, dan transparan kita semua sebagai pengelola keuangan negara harus tidak lelah-lelah menyampaikan pada masyarakat mengenai hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita. Termasuk hal-hal yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan dalam waktu yang singkat, namun menjadi program dan prioritas pemerintah,†ujar Sri Mulyani.
Sri Mulayni menjelaskan, pertemuan BPK dengan Presiden SBY membahas hal-hal yang fundamental dan sangat penting dalam penyelenggaraan fungsi kenegaraan. Hal ini sesuai keinginan Presiden SBY agar seluruh jajaran dapat terus-menerus mengelola keuangan negara dan APBN bisa dilakukan perbaikan-perbaikan. Perbaikan itu dalam bentuk kualitas laporan keuangan yang diaudit BPK maupun dari sisi pengelolaan atau governance secara umum.
Saat menerima pimpinan BPK, Presiden SBY didampingi Menko Polhukam Widodo AS, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Plt. Menko Perekonomian Sri Mulyani, dan Mensesneg Hatta Rajasa.
Sumber:
http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2009/08/12/4571.html
“Kalau dulu kita lihat laporan keuangan departemen pada tahun 2006 hanya 11, 2007 sudah meningkat 18, dan pada 2008 meningkat 27. Peningkatan ini terjadi bukan hanya pada lembaga yang baru atau kecil, seperti Mahkamah Konstitusi (MK) tapi juga terjadi pada lembaga yang besar seperti Departemen Perindustrian. Opini laporan keungan Departemen keuangan, Diknas dan berbagai departemen lainnya banyak perbaikan. Walaupun betul bahwa laporan keuangan pemerintah pusat masih disclimer terus-menerus selama 5 tahun, tapi kalau kita lihat komponennya, berupa laporan keuangan departemen dan lembaga negara, telah terjadi kemajuan yang sangat pesat,†Anwar Nasution menjelaskan.
Dan sekarang ini, lanjut Anwar, sudah hampir seluruh instansi pemerintah daerah dan pusat telah menyerahkan Management Representation Letter (MRL) kepada BPK. Mereka juga membuat rencana aksinya sendiri bagaimana meningkatkan opini pemeriksaan BPK itu. â€Diantaranya itu yang paling menonjol TNI dan Polri. Nah, ini merupakan pelopor tanpa kita minta mereka yang datang untuk minta diberikan bimbingan bagaimana memperbaiki sistem keuangannya,†ujar Anwar.
â€Anda lihat sendiri BIN sudah mendapatkan opini bahwa wajar tanpa pengecualian. Ini sangat menggembirakan. Kalau ini bisa kita teruskan nanti pada masa jabatan kedua Presiden SBY, saya percaya pada masa tiga-empat tahun pertama masa pemerintahan kedua itu seluruhnya sudah mendapatkan penilaian opini wajar tanpa pengecualian,†kata Anwar.
Sementara itu, Plt Menko Perekonomian/Menkeu Sri Mulyani mengatakan, Presiden memberi arahan agar ada perbaikan pengelolaan keaungan negara. Perbaikan itu pada akhirnya berujung pada peningkatan efesiensi di dalam penggunaan sumberdaya itu.
â€Dalam sistem yang sekarang terbuka, demokratis, dan transparan kita semua sebagai pengelola keuangan negara harus tidak lelah-lelah menyampaikan pada masyarakat mengenai hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita. Termasuk hal-hal yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan dalam waktu yang singkat, namun menjadi program dan prioritas pemerintah,†ujar Sri Mulyani.
Sri Mulayni menjelaskan, pertemuan BPK dengan Presiden SBY membahas hal-hal yang fundamental dan sangat penting dalam penyelenggaraan fungsi kenegaraan. Hal ini sesuai keinginan Presiden SBY agar seluruh jajaran dapat terus-menerus mengelola keuangan negara dan APBN bisa dilakukan perbaikan-perbaikan. Perbaikan itu dalam bentuk kualitas laporan keuangan yang diaudit BPK maupun dari sisi pengelolaan atau governance secara umum.
Saat menerima pimpinan BPK, Presiden SBY didampingi Menko Polhukam Widodo AS, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Plt. Menko Perekonomian Sri Mulyani, dan Mensesneg Hatta Rajasa.
Sumber:
http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2009/08/12/4571.html
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?