Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Malaysia Dato’ Saifuddin Abdullah di Istana Merdeka pada Senin, 18 Oktober 2021.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden mengatakan Malaysia adalah tetangga dekat Indonesia dan hubungan kedua negara penting untuk terus ditingkatkan.
“Indonesia dan Malaysia akan dapat terus meningkatkan kerja sama. Tidak saja untuk kepentingan bilateral kita namun juga untuk perdamaian dan kesejahteraan Kawasan,” ucap Presiden.
Setelah pertemuan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut hadir mendampingi Presiden mengatakan kepada Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden bahwa PM Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri Yakoob merencanakan akan berkunjung ke Indonesia bulan November yang akan datang.
Presiden Jokowi, ucap Retno, menyambut baik rencana kedatangan PM Sabri. Kunjungan menunjukkan kuatnya hubungan kedua negara dan akan digunakan tidak saja membahas hubungan bilateral namun juga isu-isu kawasan dan global.
Dalam pertemuan, Presiden menyampaikan bahwa kedua negara perlu untuk mulai mempersiapkan perjalanan yang aman termasuk untuk pelaku bisnis, tentunya dengan terus memperhatikan faktor kesehatan dan kondisi covid.
Oleh karena itu, ucap Retno, Presiden Jokowi mengharapkan dalam kunjungan PM Malaysia, kedua pihak dapat disepakati pengaturan koridor perjalanan (travel corridor arrangement), saling pengakuan sertifikat vaksin, dan saling mengenali sistem yang dipakai kedua negara (di Indonesia: PeduliLindungi).
Selain itu, dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menekankan kembali pentingnya isu pelindungan WNI di Malaysia dan akan terus memberikan perhatian terhadap isu tersebut.
“Hal ini selalu menjadi perhatian Presiden Jokowi setiap bertemu dengan PM Malaysia karena jumlah mereka yang cukup banyak dan pelindungan terhadap warga negara Indonesia di Malaysia selalu menjadi prioritas Presiden Jokowi,” ucap Retno.
“Presiden mengharapkan kerja sama untuk perlindungan ini semakin diperkuat,” ucap Retno.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (Humas Kemensetneg)