Presiden Joko Widodo pada Kamis, 13 Juni 2019, kembali mengadakan pertemuan dengan sejumlah pelaku usaha. Setelah sehari sebelumnya menerima pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), pagi ini Presiden menerima pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) di Istana Merdeka, Jakarta.
Dalam pertemuan ini, Kepala Negara kembali ingin mendengar masukan-masukan dari kedua organisasi yang memayungi sejumlah pelaku usaha Indonesia tersebut sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan perekonomian.
"Hari ini saya ingin mendapatkan masukan dari Apindo dan Hippindo. Saya ingin masukan-masukan yang lebih konkret, nyata, dan cepat bisa dilaksanakan sehingga bisa memberikan efek ekonomi yang baik pada negara kita," jelasnya di awal pembicaraan.
Kepala Negara menekankan bahwa ke depannya pemerintah ingin mengeluarkan terobosan-terobosan perekonomian yang akan memacu perekonomian nasional lebih jauh lagi. Untuk itu, Presiden berharap agar para pelaku usaha yang hadir dapat memberikan pandangan kritis bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan ekonomi yang dapat segera dirasakan manfaatnya.
"Dari sisi regulasi, mungkin bisa revisi undang-undang. Mungkin, kalau diperlukan, mengeluarkan Perppu misalnya. Kalau itu memang diperlukan sekali dan posisinya sangat penting ya akan kita keluarkan," ungkapnya.
Lebih jauh, Presiden mengatakan bahwa salah satu program prioritas pemerintah pada periode kedua nanti ialah membenahi perekonomian dan kondisi dunia usaha. Upaya tersebut utamanya dimaksudkan untuk menggenjot ekspor produk-produk Indonesia ke mancanegara dan meningkatkan investasi untuk dapat mengatasi defisit transaksi berjalan maupun defisit neraca perdagangan.
"Jangan sampailah kita ini investasi dan ekspor kalah (lagi) dengan Singapura. Sudah lama kita kalah dengan Malaysia. Kalah dengan Thailand, Filipina, terakhir kita kalah lagi dengan Vietnam," kata Presiden.
Menurutnya, permasalahan defisit yang dialami Indonesia selama puluhan tahun sebenarnya dapat diatasi dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan dunia usaha. Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sebenarnya tak kalah dengan negara lain.
"Saya kira ini sebetulnya sesuatu yang kalau kita bisa bekerja sama dengan baik antara pemerintah dan dunia usaha ini juga bukan barang yang sulit sebetulnya. Tetapi memang ada regulasi dan beberapa undang-undang yang harus kita revisi," tandas Presiden sebagaimana dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Tampak hadir dalam pertemuan ini di antaranya ialah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, Ketua Umum Apindo Hariyadi B. Sukamdani, dan Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah. (Humas Kemensetneg)