Presiden Joko Widodo telah menetapkan target bahwa pada tahun 2025 mendatang, tugas besar pemerintah terkait dengan penerbitan sertifikat hak atas tanah masyarakat harus dapat diselesaikan seluruhnya. Saat ini, pemerintah berupaya mewujudkan hal tersebut dengan target tinggi penerbitan sertifikat di tiap tahunnya.
Berdasarkan data yang didapatkan Presiden, di Indonesia seharusnya sudah ada 126 juta sertifikat yang telah dipegang masyarakat. Namun, hingga tahun 2015 kemarin, baru 46 juta sertifikat yang dimiliki masyarakat.
"Artinya ada 80 juta sertifikat yang menjadi pekerjaan besar pemerintah untuk segera memberikan kepada masyarakat," kata Presiden dalam acara penyerahan sertifikat hak atas tanah di Palembang Sport Convention Centre, Kota Palembang, Senin (22/1/2018).
Penerbitan sertifikat ini biasanya hanya dilakukan untuk 500 ribu sertifikat saja tiap tahunnya. Hal itu berarti untuk memenuhi penerbitan 80 juta sertifikat yang tersisa, diperlukan waktu selama 160 tahun bila tidak segera melakukan perubahan pola kerja.
"Saya tidak mau (selama itu). Tahun kemarin, saya sudah perintahkan kepada menteri, Pak Menteri BPN, saya beri target 5 juta. Saya gak mau tahu yang penting 5 juta harus selesai, alhamdulillah selesai," tuturnya seperti dikutip dalam rilis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Target tersebut akan meningkat di tahun-tahun mendatang. Untuk tahun ini saja, Presiden telah menargetkan sebanyak 7 juta sertifikat harus diterbitkan. Presiden juga berharap agar sisa 80 juta sertifikat yang belum diberikan dapat diselesaikan sepenuhnya pada tahun 2025 mendatang.
"Target yang saya berikan kepada menteri nanti 2025 ini harus rampung semua. Ini urusannya menteri dan kantor BPN kita. Saya janjian sama Pak Menteri, kalau targetnya tidak ketemu, hati-hati, bisa tidak jadi menteri lagi," ujarnya.
Ia pun menyatakan bahwa kerja yang dilakukan oleh jajarannya harus disertai dengan target yang jelas dan terukur. Sebab, bila menterinya diberikan target, maka jajaran yang ada di bawahnya pun akan bekerja dengan berdasarkan target tersebut.
"Kalau Kantor BPN tidak memenuhi target, Kanwilnya juga ganti. Begitu saja. Setuju tidak? Rakyat pasti setuju kalau pakai cara-cara itu. Jadi PR kita ini masih besar sekali," ucapnya.
Sertifikat untuk Tempat Ibadah
Dalam acara kali ini, Presiden menyerahkan langsung 5.534 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat Sumatra Selatan. Masyarakat yang hadir datang dari berbagai daerah di sana yang meliputi Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Prabumulih, dan lain-lainnya.
Bagi Presiden Joko Widodo sendiri, penyerahan sertifikat kali ini terasa spesial. Sebab, bersamaan dengan sertifikat milik masyarakat, ia turut menyerahkan sertifikat untuk sejumlah tempat ibadah.
"Pagi hari ini saya sangat berbahagia sekali karena juga diserahkan sertifikat untuk masjid dan musala sebanyak 490 sertifikat," ungkapnya.
Mantan Wali Kota Solo ini berujar, penyerahan sertifikat bagi tempat-tempat ibadah ini akan terus dilakukan di semua provinsi karena masih banyak tempat ibadah yang lahannya belum bersertifikat.
"Baik masjid, musala, gereja yang pada pagi hari ini ada 10 (sertifikat), vihara, dan kelenteng juga," ucapnya.
Adapun kepada para penerima sertifikat dalam acara tersebut, Kepala Negara mengingatkan agar sertifikat yang telah didapatkan dipergunakan sebagaimana mestinya. Bila ingin menggunakannya sebagai agunan di bank, ia meminta agar pemilik sertifikat untuk melakukan perhitungan terlebih dahulu mengenai kesanggupan membayar angsuran pinjaman.
"Kalau sudah dapat pinjaman dari bank, jangan sekali-kali uang pinjaman dari bank itu dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan kenikmatan kita. Gunakan semuanya untuk modal kerja dan modal investasi," sambungnya. (Humas Kemensetneg)