Presiden memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk menyampaikan hal tersebut.
â€Ada dua agenda utama yang dibicarakan dalam pertemuan. Pertama, perlunya terus dijaga stabilitas untuk momentum pertumbuhan ekonomi. Kedua, perlunya keamanan dan ketertiban menjelang dan selama pelaksanaan Pemilu 2009,†ujar Menko Polhuk dan HAM Widodo AS di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (28/8).
Di tengah persaingan 38 partai politik nasional untuk Pemilu 2009 dan persaingan sejumlah calon presiden dan wakil presiden, Presiden memerintahkan Kepala Polri untuk meningkatkan keamanan.
Presiden menginginkan semua proses dan tahapan pemilu berjalan aman dan tertib dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.
Terkait pelaksana dan pengawas pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilu, yang belum bekerja optimal, menurut Widodo, Presiden terus memberikan dorongan agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tepat waktu. Presiden khusus menyoroti belum terbentuknya semua Panitia Pengawas Pemilu di daerah.
Netral
Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal Darpito Pudyastungkoro menegaskan, netralitas TNI di Pemilu 2009 merupakan harga mati yang tak bisa ditawar lagi.
â€Soal netralitas itu sudah diatur dengan undang-undang. TNI tak lagi ikut terjun dalam masalah politik praktis. Instruksi saya ke bawah ya netral. Dari pimpinan TNI tertinggi sampai yang paling bawah,†ujar Darpito saat meninjau pelaksanaan bakti sosial yang diadakan Kodam Jaya bekerja sama dengan Yayasan Basilea Tangerang di Desa Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Rabu.
Ribuan warga dari Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Tangerang berduyun-duyun mendatangi poli penyakit umum, mata, gigi, akupunktur, khitanan massal, dan lainnya. Warga juga mendapat makan gratis plus bahan kebutuhan pokok.
Ditanya tentang ada pensiunan jenderal yang mendirikan partai peserta pemilu dan maju sebagai calon presiden, Darpito menyampaikan, mereka adalah mantan anggota TNI yang mungkin sudah terlepas dari institusi TNI. â€Mereka sudah kembali menjadi masyarakat biasa. Punya hak bisa mengambil bagian dalam demokrasi,†ujarnya.
Ia menegaskan, para pensiunan jenderal itu tak akan memengaruhi anggota TNI yang masih aktif karena mereka sudah di luar institusi TNI. Adapun anggota yang aktif harus netral.
â€Tak ada cerita lain, harus netral, dan kami sudah satu suara soal itu. Jika ada yang melanggar, bersikap tak netral terhadap suatu partai, berarti yang bersangkutan melanggar perintah, dan itu ada hukumannya,†ujarnya.
Ia mengatakan, semua pihak dapat menjadi pengawas anggota TNI yang harus bersikap netral dalam Pemilu 2009.
Sumber:
http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/08/29/00194524/presiden.minta.jaminan.keamanan.pemilu.2009