Presiden Joko Widodo mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama memaksimalkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi di Tanah Air. Dari sisi pemerintah, terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi memungkinkan terbangunnya sistem pencegahan yang lebih komprehensif dan sistematis.
"Perpres ini menempatkan KPK sebagai koordinator Tim Nasional Pencegahan Korupsi," kata Presiden dalam acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dan Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa, 4 Desember 2018.
Selain itu, pemerintah juga mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas untuk melaporkan setiap tindak pidana korupsi. Sebelumnya, juga ada sistem pengaduan Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) yang hingga kini sudah ada puluhan ribu aduan yang masuk.
"Telah pula terbit Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini adalah bagian dari partisipasi masyarakat," jelas Presiden, seperti dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Tak hanya itu, pemerintah juga mempersempit ruang untuk para koruptor yang ingin melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri. Pemerintah Indonesia dan Swiss saat ini sedang berada pada tahap akhir penyelesaian mutual legal assistance yang menjadi dasar untuk menyita, membekukan, dan mengembalikan aset para pelaku kriminal yang disembunyikan di luar negeri.
"Korupsi adalah korupsi, tidak bisa diganti dengan nama lain. Sekali lagi, korupsi adalah korupsi," imbuh Presiden.
Lebih jauh, Presiden juga memberikan apresiasi bagi pemerintahan daerah yang telah berupaya membangun cara kerja yang cepat dan efisien dalam rangka menerapkan pengawasan pencegahan terhadap tindakan korupsi.
"Tadi di depan telah ditunjukkan oleh Pak Ketua KPK mengenai beberapa provinsi yang baik dalam menerapkan monitoring pencegahan dan pelaksanaan sistem-sistem pelayanan birokrasi yang baik. Rangkingnya tadi saya lihat. Kalau provinsi ada DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Kalau Kabupaten saya lihat tadi ada Kabupaten Boyolali. Nomor satunya Kabupaten Boyolali," tandas Kepala Negara.
Kepala Negara berharap agar daerah-daerah lain dapat mencontoh sistem pengawasan yang telah dibangun sejumlah daerah untuk menekan angka korupsi. (Humas Kemensetneg)