"Ini adalah wujud dari etika pemerintahan yang perlu kita junjung tinggi, demi menjamin kelancaran pelayanan masyarakat dan terpenuhinya kepentingan rakyat secara keseluruhan," katanya dalam Pidato Keterangan Pemerintah Tentang Kebijakan Pembangunan Daerah di depan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Jumat.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara juga meminta agar demokrasi dikembangkan sesuai etika dan taat pada aturan main hingga demokrasi yang dikembangkan menjadi lebih berkualitas di masa datang.
"Tanpa etika, persaingan politik tidak akan berjalan secara sehat, bahkan dapat merusak sendi-sendi kenegaraan dan kebangsaan kita," ucap Yudhoyono.
Terkait itu, Presiden menyatakan pemerintah menyambut gembira keikutsertaan calon perseorangan dalam proses demokrasi di daerah mulai tahun 2008 sebagai tonggak penting, bagi peningkatan perluasan partisipasi politik masyarakat, sekaligus tantangan bagi partai politik untuk menyiapkan kader-kadernya yang berkualitas, untuk bersaing dengan calon perseorangan.
"Kita berharap perluasan partisipasi politik ini, pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan pemerintahan di daerah," katanya.
Presiden menambahkan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilu Nasional harus saling memperkuat menuju konsolidasi demokrasi di Tanah Air.
"Perbaikan mekanisme pelaksanaan Pilkada terus dilakukan, termasuk evaluasi yang menyeluruh terhadap berbagai kelemahan selama pelaksanaan Pilkada pada tahun-tahun sebelumnya, sebagai salah satu upaya penting kita mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2009," katanya.
Presiden Yudhoyono mengemukakan, sejak 1 Juni 2005 sampai 20 Agustus 2008, telah dilaksanakan 414 pilkada, baik pemilihan gubernur, maupun bupati/walikota.
Proses ini, katanya, terus berjalan hingga pada akhir 2008 seluruh gubernur, bupati dan walikota di Indonesia akan sudah terpilih langsung oleh konstituen di daerah mereka sendiri.
Transformasi demokrasi Indonesia menjadi demokrasi lokal dengan akar yang kuat di masyarakat, tambah Presiden, secara otomatis mengubah peta politik Indonesia, dan mengubah dinamika politik nasional ke arah yang lebih akuntabel dan demokratis.
"Ini merupakan capaian sejarah yang fundamental dalam kehidupan berbangsa kita. Dan yang penting dicatat, kita semua berhasil melakukannya secara efektif, efisien, damai, dan tertib tanpa menimbulkan gejolak yang berarti," ujarnya.(*)
Sumber:
http://www.antara.co.id/arc/2008/8/22/presiden-minta-penyelenggara-negara-utamakan-tugasnya/