"Tanah harus didayagunakan untuk kesejahteraan rakyat dan dapat didistribusikan secara adil. Tanah untuk pembangunan juga harus digunakan untuk kemakmuran bersama," kata Presiden saat meresmikan peluncuran program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) diTaman Wisata Prambanan, Klaten, Jateng.
Menurut Presiden, program Larasita yang dirintis Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan contoh pelayanan yang baik bagi rakyat dalam membuat sertifikasi tanah.
Sistem `jemput bola` dengan mendatangi masyarakat dan teknologi informasi yang dipakai dalam program ini, lanjut Presiden akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pelayanan pembuatan sertifikasi tanah ini, menjadikan prosesnya mudah, murah, cepat, dan akurat, serta rakyat bebas dari informasi yang bias dan juga bebas calo.
Presiden juga mengharapkan program ini bisa membantu pencapaian target di bidang pertanahan yaitu percepatan legalisasi aset masyarakat, reformasi agraria yang sistematis, penertiban dan pendayagunaan tanah-tanah terlantar, serta penyelesaian sengketa pertanahan.
Langkah memberikan pelayanan yang terbaik terhadap rakyat, lanjut Presiden, juga harus diikuti pejabat negara lainnya baik eksekutif, yudikatif dan legislatif.
"Semua pejabat punya dua tugas sebagai abdi negara dan abdi rakyat. Wujud tugasnya adalah memberikan pelayanan terbaik pada rakyat. Jangan terbalik, rakyat yang melayani pejabat," tegas Presiden.
Hal itu, lanjutnya, sesuai dengan tujuh program prioritas pembangunan yang telah dilaksanakan sejak 2004, yaitu terus mengurangi kemiskinan, pengurangan pengangguran, meningkatkan pendidikan, memperbaiki kualitas kesehatan, membangun dan memelihara infrastruktur, membangun tata pemerintahan yang baik dan anti korupsi serta memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat.
Dalam kesempatan ini, Presiden memberikan 33 mobil Larasita kepada para Gubernur seluruh Indonesia yang diwakili Gubernur Jateng, Bibit Waluyo.
Dalam sambutannya Bibit mengharapkan penerapan program ini bisa mengurangi konflik kepemilikan tanah di masyarakat.
Sejak tahun 2006, Larasita sudah diujicoba di 20 kabupaten/kota di Jateng dan selama 2008 sebanyak 195.948 bidang tanah sudah disertifikasi dan tahun 2009 sebanyak 205.000 bidang tanah akan disertifikatkan.
Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Joyo Winoto dalam kesempatan itu menjelaskan program Larasita pada 2008 telah dikembangkan di 124 kabupaten/kotaB termasuk 21 kabupaten/kota di Jateng.
"Tahun 2009, 134 kabupaten/kota lainnya akan dijangkau Larasita atau mencakup 60 persen wilayah Nusantara pada akhir 2009 tertangani," kata Joyo.
Dalam kesempatan itu, Presiden hadir bersama Ibu Ani Yudhoyono, juga hadir Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Kapolri Jendral Polisi Bambang Hendarso Danuri dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu, antara lain Mensesneg Hatta Rajasa, Menakertrans Erman Soeparno dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi.
Sumber:
http://www.antara.co.id/arc/2008/12/16/presiden-minta-proses-sertifikasi-tanah-masyarakat-dipercepat/