Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dengan BPBD seluruh Indonesia menyinggung soal rancangan pembangunan di daerah-daerah. Ia menegaskan bahwa ke depannya rancangan tata ruang di seluruh wilayah Indonesia harus mempertimbangkan aspek pengurangan dampak bencana.
"Kita harus sadar bahwa negara kita ini berada di dalam garis-garis cincin api sehingga setiap rancangan pembangunan ke depan harus dilandaskan pada aspek-aspek pengurangan risiko bencana," kata Presiden di JX International Convention Exhibition, Kota Surabaya, Sabtu, 2 Februari 2019.
Jajaran terkait dimintanya untuk tegas mengatur zonasi daerah rawan bencana. Zonasi-zonasi tersebut juga harus disosialisasikan kepada masyarakat sehingga tidak mendirikan bangunan atau bermukim di zona yang memang rawan bencana.
"Karena bencana di kita itu selalu berulang. Tempatnya di situ-situ saja. Ada siklusnya sehingga kalau ada ruang-ruang, tempat-tempat, yang memang itu sudah merah dan berbahaya ya jangan diperbolehkan untuk mendirikan bangunan," jelas Presiden seperti dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Dalam upaya tersebut, Presiden meminta pihak terkait untuk turut melibatkan pakar maupun akademisi. Keterlibatan mereka akan sangat membantu pemerintah dalam menganalisis potensi bencana yang ada.
"Pelibatan akademisi, pelibatan pakar-pakar kebencanaan, untuk meneliti titik-titik mana yang sangat rawan bencana supaya kita mampu memprediksi ancaman dan dapat mengantisipasi serta mengurangi dampak bencana," kata Presiden.
Selanjutnya, jajaran di daerah juga dimintanya siaga bila terjadi bencana di wilayahnya sendiri. Saat bencana terjadi di suatu daerah, gubernur harus segera bertindak dengan menjadi komandan satuan tugas darurat untuk melakukan penanganan bencana. Pangdam dan Kapolda kemudian akan membantu kerja komandan satgas darurat itu.
"Jangan sedikit-sedikit naik ke pusat. Ini kita harus tahu semua," kata Presiden.
Selain itu, tak kalah penting, Indonesia harus bisa membangun sekaligus merawat sistem peringatan dini yang terpadu. Dengan bantuan para pakar, daerah dan pusat akan mulai menganalisis titik-titik rawan bencana yang membutuhkan kehadiran sistem peringatan tersebut.
"Saya minta Pak Doni, Kepala BNPB, untuk mengoordinasikan semua kementerian dan lembaga terkait agar sistem peringatan dini ini segera terwujud dan kita pelihara," kata Presiden. (Humas Kemensetneg)