Presiden Joko Widodo meminta aparat penegak hukum menindak tegas siapa pun yang ingin melemahkan dan mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Aparat tidak boleh membiarkan kegiatan-kegiatan yang ingin melemahkan, mendelegitimasi KPU," kata Presiden seusai acara pelantikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019.
Menurut Presiden, bagaimanapun KPU adalah penyelenggara pemilihan umum (pemilu) anggota lembaga legislatif, pemilihan kepala daerah (pilkada), hingga pemilihan presiden (pilpres) yang harus didukung oleh seluruh pihak.
Kepala Negara bahkan memberikan arahan langsung kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk bersikap tegas apabila ada pihak-pihak yang berupaya melemahkan KPU.
"Jadi kalau ada orang-orang atau pihak-pihak yang ingin mendelegitimasi itu saya sudah sampaikan ke Kapolri, tegas," tandas Presiden, seperti dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin. (Humas Kemensetneg)