"Jadi program 100 hari sebagian kecil langkah awal dari yang akan dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah, untuk lima tahun mendatang. Dengan demikian, kalau ada yang mengatakan pemerintah harus diganti karena 100 hari belum bisa menyejahterakan rakyat, kalau itu dijadikan ukuran, Ibu Gubernur, Ibu Atut barangkali juga sulit untuk menyejahterakan rakyat Banten yang diberi tugas selama lima tahun. Bagaimana mungkin dalam 100 hari diminta untuk menyelesaikan semuanya. Tentu tidak begitu," jelas SBY.
Presiden SBY setuju, memang harus ada ukuran dan kriteria untuk mengukur keberhasilan entah program 100 hari, program 1 tahun atau program 5 tahun. "Pada saatnya nanti dalam waktu dekat pemerintah akan menjelaskan apa yang telah dicapai dalam 100 hari ini. Yang benar-benar bisa dicapai akan kami jelaskan, ini yang bisa dicapai dan ini yang belum bisa kita capai. Silahkan rakyat mengecek ke seluruh Indonesia. Apakah yang disampaikan pemerintah itu benar adanya," tegasnya.
"Program 100 hari itu ada 15 prioritas, 45 program dan 129 rencana aksi di seluruh wilayah Indonesia. Kami sudah memantau, mengecek, turun ke lapangan ke banyak provinsi. Sedang direkap sekarang, mana yang sudah 100 persen, mana yang baru 70 persen, mana yang lebih rendah dari itu. Laporan sementara dari Saudara Kuntoro Mangkusubroto, sebagian besar telah dicapai, sebagian kecil belum dicapai. Tunggu saja nanti, setelah itu silahkan dicek di lapangan apakah yang dilaporkan para menteri, gubernur itu benar," SBY menerangkan.
Sebagai kepala negara/pemerintahan, Presiden SB menginginkan program 100 hari yang menjadi kebijakan pemerintah adalah satu, yang selama ini macet harus ketemu jalan keluarnya untuk kita beresi sekarang dan tahun-tahun mendatang. Ini disebut dengan the bottle necking. Kedua, program yang lambat diselesaikan di 100 hari ini. Banyak yang kita selesaikan, itu yang kita namanya hasil cepat," terang SBY.
"Ketiga, mari kita bikin landasan yang benar, peraturan pemerintah, peraturan Presiden, keputusan menteri, semua itu bisa kita atur agar solusinya menjadi lebih baik. Itulah yang disebut program 100 hari. Kalau mengukur keberhasilan, cocokan dengan tujuannya, lihat 129 aksi, 45 program dan 15 prioritas tadi," seru SBY.
Presiden SBY memberi contoh yang sudah berhasil dilaksanakan dalam 100 hari antara lain, pelayanan publik. "Banyak sekali birokrasi yang tidak tepat. Ngurus paspor dulu 7 hari sekarang kita bikin 4 hari, ngurus ijin usaha dulu 90 hari sekarang kita bikin 40 hari, dan berbagai macam pelayanan kepada masyarakat. Kalau Saudara masih menemukan birokrasi kita di manapun masih mempersulit urusan, kirim sms ke 9949 agar bisa kita selesaikan," lanjutnya.
"Saya mengajak masyarakat untuk memahami apa program 100 hari itu. Saya tahu di Jakarta sekarang ada protes-protes, unjuk rasa, dan gerakan-gerakan. Dalam demokrasi itu biasa. Kita dengar kritiknya apa, koreksinya apa, kita dengar untuk perbaikan. Yang penting tertib, damai, jangan merusak, membakar, membuat korban dan menduduki paksa. Kalau itu terjadi, Jakarta akan kembali seperti 1998, negara kita bisa mundur, rakyat susah, ekonomi lumpuh. Silahkan mengkritik, memproses, dan menyampaikan pikirannya dengan cara-cara yang tertib sesuai dengan nilai budaya dan peradaban bangsa. Demokrasi bukan berarti kebebasan tanpa batas, bisa berbuat apa saja. Itu bukan demokrasi tapi kejahatan," kata SBY.
Presiden SBY juga mengajak rakyat Indonesia untuk menegakkan hukum, patuhi konstitusi, undang-undang dan aturan main. "Silahkan mengkritik pemerintah untuk perbaikan. Kritik yang baik adalah solusi," ujar SBY. (osa)
Sumber:Â
http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2010/01/28/5090.html