Presiden Rapat Konsultasi dengan Pimpinan MPR di Istana Merdeka

Dalam rapat konsultasi tersebut Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Sementara itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan didampingi oleh para Wakil Ketua, yakni Mahyudin, EE Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, Oesman Sapta Odang, dan Wakil Sekjen MPR Selfi Zaini.

 

Zulkifli Hasan, yang memberikan keterangan pers usai pertemuan, mengatakan bahwa pihaknya menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan sosialisasi empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika). Sosialisasi tersebut dipandang perlu agar masyarakat memahami pentingnya dasar negara untuk memperkokoh rasa persatuan bangsa. Demikian seperti dilansir Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

"Apalagi melihat perkembangan keadaan kita sekarang ini, perlu secara sungguh-sungguh kita menyampaikan kembali nilai-nilai luhur ke-Indonesiaan kita," terangnya.

 

Pihaknya juga mengapresiasi terhadap rencana pembentukan lembaga pemantapan Pancasila oleh pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Para pimpinan MPR pun dalam kesempatan tersebut menyatakan dukungannya.

 

"Kami apresiasi karena ini usulan rapat konsultasi dua tahun yang lalu antara MPR dengan Bapak Presiden sudah ditindaklanjuti," ungkapnya.

 

Lebih lanjut, para pimpinan MPR tersebut juga menyampaikan kepada Presiden bahwa oleh karena tanggal 1 Juni pada kesempatan sebelumnya telah ditetapkan sebagai hari nasional, maka pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut selayaknya dilakukan oleh pemerintah, tidak lagi oleh MPR. Selain itu, pihaknya turut mengundang Presiden Joko Widodo untuk berkenan hadir pada Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD pada tanggal 16 Agustus mendatang sekaligus pada peringatan Hari Konstitusi pada tanggal 18 Agustus.

 

"Tadi kami minta Presiden hadir dan alhamdulillah menyatakan bersedia," imbuhnya.

 

Dalam pertemuan tersebut diketahui juga dibicarakan mengenai perkembangan terkini seputar keberagaman bangsa Indonesia. MPR dan pemerintah kemudian diketahui memiliki pandangan yang sama terkait dengan keberagaman bangsa tersebut.

 

"Tadi kita sepakat untuk kembali kepada nilai-nilai ke-Indonesiaan kita seperti musyawarah untuk mufakat, dialog dengan jujur, saling menghargai dan menghormati, serta dialog tanpa kebencian," terangnya.

 

Menurutnya, apabila terdapat perbedaan yang harus diselesaikan atau dicari jalan keluarnya, pihaknya menganjurkan agar sejumlah pihak yang berselisih untuk bertemu dan bermusyawarah. Dengannya diharapkan segala permasalahan akan dapat diselesaikan dan bersama sebagai anak bangsa untuk kembali fokus membangun negeri.

 

"Mungkin kalau ada yang marah begitu bertemu marahnya akan hilang dan kita kembali fokus untuk membangun negeri ini agar lebih adil, sejahtera, dan merata," tutupnya. (Humas Kemensetneg)