Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Proyek Kawasan Ekonomi Khusus di Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten, sudah ditetapkan sejak tahun 1991, dan sudah ditetapkan melalui Keppres. "Pemerintah daerah tidak memberikan dukungan, pemerintah pusat tidak memberikan dukungan, jangan harap kawasan-kawasan ekonomi khusus akan jadi, kalau tindakan kita masih seperti itu", ujar Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi senang di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, karena kawasan tersebut merupakan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata. Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut juga menanyakan langsung kepada Direktur Utama Jababeka, apa yang kurang dan apa yang dibutuhkan di Tanjung Lesung. Presiden juga menanyakan langsung kepada Gubernur Banten, apa yang dibutuhkan untuk jalan tol agar tahun 2015 jalan tol segera dikerjakan.
Presiden Jokowi meminta agar Pak Darmono (Direktur Utama Jababeka) harus bisa menyelesaikan proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung dalam waktu 3 tahun, karena jangan sampai setelah dibuatkan jalan tol, nanti di KEK Tanjung Lesung tidak ada apa-apa, tanggung jawab saya. "Dua-duanya harus bareng-bareng, jalan tol kita kerjakan, pemerintah pusat kerjakan, nanti pembebasan tanah oleh pemerintah daerah provinsi Banten dan Bupati Pandeglang", tegas Presiden Jokowi.
Mengenai perkembangan pembangunan hotel di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, Presiden mengharapkan adanya pembangunan MICE (Meeting Insentives Convention Exhibition), dan harus bisa terealisasi dalam waktu 3 tahun.
Presiden Jokowi juga berpesan agar pekerjaan proyek yang ada di Tanjung Lesung agar segera dimulai "hanya jadi mimpi yang sudah 24 tahun jangan diterus-teruskan mimpi kita. Kita harus mulai laksanakan di lapangan", kata Presiden Jokowi memberikan motivasi untuk pembangunan proyek tersebut.
Presiden Jokowi berharap jika Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung sudah jadi, kawasan di Pandeglang dan sekitarnya pasti akan maju, karena peredaran uang akan semakin banyak dan pajak tinggal dipungut oleh Pemda Pendeglang, sehingga pendapatan untuk daerah akan besar dan lapangan pekerjaan juga akan tersedia.
Mengenai insentif fiskal dan non-fiskal, nanti akan dihitung oleh pemerintah. Tidak mungkin semuanya diberikan, tapi akan diberikan pemerintah hanya mana yang diberi dan mana yang tidak, karena semuanya lewat kalkulasi. Dan, pekerjaan-pekerjaan seperti ini yang membutuhkan kecepatan, karena dunia berubahnya sangat cepat sekali. Kalau tidak diambil pasti diambil oleh negara lain. Kalau tidak ditarik ke Indonesia pasti akan ditarik oleh negara lain. "Ini cepat-cepatan. Siapa yang memberikan kecepatan perijinan, siapa yang memberikan kecepatan fasilitas, siapa yang memberikan insentif yang lebih baik, pasti akan datang", detil Presiden Jokowi yang menjelaskan bahwa proses itu hampir di semua negara ada, dan kita tidak mau kalah berkompetisi. Presiden Jokowi yakin Indonesia bisa berdaya saing.
Hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam acara tersebut adalah Menko Perekonomian, Menteri Pariwisata Arif Yahya, Plt Gubernur Banten, dan Dirut Jababeka Bapak Darmono. (Verbatim-Humas)