"Dengan perluasan lapangan kerja, tingkat pengangguran terbuka dapat kita turunkan," papar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam penyampaian keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2012 beserta Nota Keuangannya, di rapat paripurna DPR RI, di Gedung MPR/DPR RI, Selasa (16/8) sore. Setelah sebelumnya, pada Selasa pagi Presiden SBY menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka memperingati HUTke-66 Proklamasi Kemerdekaan RI, di hadapan sidang bersama DPD dan DPR.
Menurut Presiden, pada awal tahun 2011, jumlah pengangguran terbuka menurun menjadi 8,1 juta orang atau 6,8 persen. Jumlah penduduk miskin juga berkurang, menjadi 30 juta orang atau 12,5 persen.
"Upaya ini harus terus kita tingkatkan agar tahun depan jumlah pengangguran terbuka dapat kita turunkan lagi hingga menjadi 6,4 - 6,6 persen dan jumlah penduduk miskin terus berkurang menjadi sekitar 10,5 -11,5 persen," SBY menjelaskan.
Berkaitan dengan itu pemerintah melakukan langkah-langakah terobosan. Sejak Desember tahun lalu, dengan mengajak semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalangan dunia usaha serta BUMN untuk bersama-sama terlibat aktif dalam mempercepat dan memperluas perekonomian nasional.
“Upaya kearah percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi itu kemudian kita tuangkan ke dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, atau MP3EI.
Sedangkan untuk mengantisipasi terjadinya pembalikan arus modal masuk dan dampak buruk penurunan ekonomi global, pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah pengamanan. Diantaranya, melakukan kerja sama dengan Bank Indonesia untuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN), pembelian kembali SBN dengan dana APBN, pembentukan dana stabilisasi obligasi, dan penyiapan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk mendukung stabilisasi pasar SBN domestik.
Presiden dalam pembacaan nota keuangannya menjelaskan bahwa sasaran dan asumsi ekonomi makro, yang dijadikan dasar Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, sekaligus sebagai dasar perhitungan besaran RAPBN tahun 2012 adalah: pertumbuhan ekonomi 6,7 persen, laju inflasi 5,3 persen, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan 6,5 persen, nilai tukar rupiah Rp 8.800 per dolar AS, harga minyak 90,0 dolar AS per barel, dan lifting minyak 950 ribu barel per hari.
Dalam kerangka ini, menurut Presiden, pemerintah bersama dengan DPR telah sepakat untuk menetapkan tema pembangunan nasional pada RKP Tahun 2012, yaitu: 'Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif, dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat'.
Berdasarkan tema RKP Tahun 2012 tersebut, pemerintah juga telah menetapkan 11 prioritas nasional. Prioritas tersebut adalah reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, dan ketahanan pangan. Kemudian infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, dan pasca-konflik, serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.
Terlihat hadir dalam sidang paripurna masa pembukaan ini para menteri KIB II, diantaranya Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad. Hadir pula Ketua MPR Taufiq Kiemas, Ketua MK Mahfud MD, dan Ketua DPD Irman Gusman.