Yang pertama dilaporkan Menkeu adalah implementasi dari APBNP 2010 untuk semester pertama, sekaligus proyeksi implementasi dari APBNP 2010 hingga akhir tahun 2010. Sedangkan yang kedua, menyangkut RAPBN 2011 yang akan menjadi bahan pidato presiden di hadapan Rapat Paripurna DPR RI dan DPD RI bulan Agustus mendatang.
Presiden SBY, didampingi Wapres Boediono juga mengagendakan untuk mendengarkan laporan dari Menteri Perhubungan, Freddy Numberi menyangkut perkembangan dari upaya diplomatik berkaitan dengan tumpahan minyak yang berasal dari Montara, Australia Barat yang sudah memasuki wilayah Zona Eksklusif Ekonomi Indonesia. “Tentu saja kita akan melakukan kewajiban kita menyelesaikan masalah ini. Mengajukan claim kepada perusahaan yang mengakibatkan tumpahan minyak itu, seraya menjaga komunikasi diplomatik, baik dengan pemerintah Australia maupun pemerintah Thailand,“ jelas Presiden SBY.
SBY tetap meminta pertanggungjawaban atas kejadian itu dan berharap komunitas di NTT ,utamanya di Pulau Rote dan sekitarnya yang terdampak dari kejadian itu, harus diberikan bantuan yang patut.
“Saya sengaja meletakan penyelesain masalah ini tanpa terlalau banyak memberikan pernyataan-peryataan politik. Yang penting tujuan kita tercapai, yang penting statementnya benar dan komunitas Indonesia yang terdampak dari kejadian itu mendapatkan santunan yang tepat,“ terang SBY.
Sebelum sidang dimulai, Presiden SBY sempat menerima laporan melalui telepon dari Menlu Marty Natalegawa yang sedang berada di Hanoi, Vietnam untuk menghadiri Konfrensi Tingkat Menteri. Sidang Kabinet Paripurna kali ini dihadir seluruh menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu II dan anggota Watimpres. (dit)
Sumber:
http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2010/07/22/5677.html