Presiden SBY Menunda Kunjungan Kerja ke Belanda

Hal tersebut dijelaskan Presiden SBY dalam keterangan persnya di ruang VIP Lanud Halim Perdana Kusuma, Selasa (5/10) siang. 

Unjuk rasa atau ancaman keselamatan sudah biasa terjadi bila ada kunjungan Kepala Negara ke negara lain, namun bukan pengadilan. "Yang saya tidak bisa terima adalah ketika Presiden Republik Indonesia berkunjung ke Belanda atas undangan Ratu Belanda dan juga Perdana Menteri Belanda, dan pada saat itu digelar sebuah pengadilan yang antara lain memutus tuntutan ditangkapnya Presiden Republik Indonesia," tegas Presiden.

"Hari-hari terakhir ini ada semacam pergerakan di Den Haag yang didalamnya ada yang mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk mempersoalkan masalah HAM di Indonesia dan bahkan meminta kepada pengadilan untuk menangkap Presiden Republik Indonesia pada saat berkunjung ke Belanda," terang SBY. Menurut Presiden SBY, organisasi yang menamakan dirinya RMS atau Republik Maluku Selatan termasuk didalam yang mengajukan tuntutan ini.

Kalau Presiden SBY tetap melakukan kunjungan ke Belanda, justru akan menimbulkan salah persepsi, salah pengertian, dan situasi psikologis yang tidak baik. Presiden SBY juga mengkhawatirkan bila kunjungan tetap dilakukan, hubungan baik dengan negeri Belanda yang saat ini sedang berkembang akan membawa kemunduran.

"Bagi Indonesia, bagi saya, kalau sampai digelar pengadilan pada saat saya berkunjung kesana, itu menyangkut harga diri kita sebagai bangsa, menyangkut kehormatan kita sebagai bangsa. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menunda kunjungan ini," SBY menjelaskan. Presiden SBY akan mengirim surat kepada Perdana Menteri Belanda untuk menjelaskan keputusan menundanya
kunjungan hingga situasinya jernih dan tidak menimbulkan salah paham bagi rakyat Indonesia.

Kunjungan ke Belanda ini awalnya memiliki komprehensif yang akan membahas kerjasama Indonesia dengan Belanda dalam banyak bidang termasuk dalam bidang ekonomi, pendidikan dan budaya. Hadir mendampingi Presiden saat memberikan keterangan pers antara lain, Wapres Boediono, Menko Kesra Agung Laksono, dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. (arc)