Presiden Sebutkan Peran Sektor Ekonomi Hijau dan Hilirisasi untuk Indonesia Raih Kemajuan

Kembali mengenakan baju adat Indonesia, pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dalam rangka HUT ke-78 Proklamasi Kemerdekaan RI, Presiden Joko Widodo memakai baju adat Suku Tanimbar dari Maluku.

Dalam pidatonya, Rabu (16/8), di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa Indonesia harus mampu memanfaatkan peluang besar meraih Indonesia Emas 2045 karena tidak semua negara memilikinya serta belum tentu Indonesia kembali memiliki peluang tersebut.

“Strategi pertama kita untuk memanfaatkan kesempatan ini adalah mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Kita telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6% di 2022 dan menaikkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,91 di 2022. Kita juga telah meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,59 di 2022,” ujar Presiden.

Selain itu, Presiden Joko Widodo menyebutkan, Indonesia juga telah menyiapkan anggaran perlindungan sosial, termasuk di dalamnya Kartu Indonesia Sehata (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas, dan lain-lain. Di saat yang sama, SDM harus mendapatkan lapangan kerja yang bisa menghasilkan produktivitas nasional dan negara dapat mengembangkan sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya serta memberikan nilai tambah sebesar-besarnya.

Presiden menjelaskan, di sinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window of opportunity bagi Indonesia untuk meraih kemajuan. Indonesia sangat kaya sumber daya alam, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan. Namun, kaya sumber daya alam saja tidak cukup. Jadi pemilik saja tidak cukup karena itu akan menjadikan bangsa pemalas, yang hanya menjual bahan mentah kekayaannya tanpa ada nilai tambah, tanpa ada keberlanjutan.

“Saya ingin tegaskan, Indonesia tidak boleh seperti itu. Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah, dan menyejahterakan rakyatnya. Ini bisa kita lakukan melalui hilirisasi,” ucap Presiden.

Hilirisasi yang ingin dilakukan adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi, yang manfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisasi dampak lingkungan. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang untuk membangun pusat persemaian untuk menghutankan kembali lahan pascatambang di mana hilirisasi ini tidak hanya pada komoditas mineral, tapi juga non-mineral, seperti sawit, rumput laut, kelapa, dan komoditas potensial lainnya. Selain itu, hilirisasi ini juga harus mengoptimalkan kandungan lokal, bermitra dengan UMKM, petani, dan nelayan, sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil.

Upaya tersebut sedang dilakukan dan dilanjutkan pemerintah. Presiden menerangkan, hal ini memang pahit bagi pengekspor bahan mentah dan bagi pendapatan negara jangka pendek. Namun, jika ekosistem besarnya sudah terbentuk, jika pabrik pengolahannya sudah beroperasi, Presiden memastikan akan berbuah manis pada akhirnya, terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Presiden Joko Widodo menyampaikan, sebagai gambarannya, setelah Indonesia menghentikan ekspor nickel ore pada 2020, investasi hilirisasi nikel tumbuh pesat. Kini, telah ada 43 pabrik pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar. Jika negara konsisten dan mampu melakukan hilirisasi untuk nikel, tembaga, bauksit, CPO, dan rumput laut, perkiraan dalam sepuluh tahun ke depan, pendapatan per kapita bangs aini akan mencapai Rp153 juta (US$ 10,944). Kemudian, dalam 15 tahun ke depan akan mencapai Rp217 juta (US$ 15,860). Dalam 22 tahun berikutnya akan mencapai Rp331 juta (US$ 25,025). Sebagai perbandingan, tahun 2022 kemarin Indonesia berada di angka Rp71 juta. Artinya, lompatannya bisa lebih dari dua kali lipat dalam sepuluh tahun. (Humas Kemensetneg)