Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Lampung, Presiden Joko Widodo menyerahkan 3.500 sertifikat tanah kepada warga Provinsi Lampung di Gedung Olah Raga (GOR) Way Handak, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan pada Minggu (21/1/2018).
Presiden menjelaskan bahwa saat dirinya berkunjung ke daerah seringkali mendengar adanya sengketa lahan yang terjadi akibat masih banyak warga pemilik tanah yang belum memiliki sertifikat.
Berdasarkan rilis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, Presiden mengatakan, saat ini dari 126 juta bidang tanah baru 46 juta sertifikat sehingga masih ada 80 juta bidang tanah yang belum bersertifikat.
Sebelum diberikan target, dalam satu tahun BPN hanya menerbitkan 500 ribu sertifikat tanah. “Artinya 80 juta sertifikat yang seharusnya diberikan kepada masyarakat. Tahun-tahun lalu hanya 500 ribu di seluruh Tanah Air. Artinya nunggu 160 tahun,” kata Presiden.
Oleh karenanya untuk mempercepat proses sertifikasi lahan tersebut, Presiden memberikan target kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dalam penerbitan sertifikat setiap tahunnya.
“Tahun 2017, 5 juta sertifikat di seluruh tanah air. Tahun ini 7 juta kepada semua. Tahun depan 9 juta harus keluar dari kantor BPN,” kata Presiden.
Presiden mengingatkan kepada para pemegang sertifikat untuk berpikir matang sebelum mengagunkan sertifikat miliknya guna mendapatkan tambahan modal usaha. Dirinya tidak melarang sertifikat tersebut untuk dijadikan jaminan selama dana yang didapatkan digunakan untuk hal-hal yang meningkatkan produktivitas.
“Saya pesan kalau sertifikat ini mau dipakai jaminan bank, tolong dihitung, dikalkulasi bener ndak, nanti bisa cicil setiap bulan? Kalau enggak, jangan. Hilang nanti sertifikat ini,” ujar Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil; Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono; Menteri BUMN, Rini Soemarno; Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko; dan Gubernur Lampung, Ridho Ficardo. (Humas Kemensetneg)