Presiden Joko Widodo menyerahkan 3.850 sertifikat kepada masyarakat Sulawesi Selatan yang berasal dari Kabupaten Takalar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Gowa dan Kota Makassar. Penyerahan tersebut dilakukan di Lapangan Makattang Daeng Sibali, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis 15 Februari 2018.
"Setiap saya ke daerah-daerah yang masuk ke telinga saya selalu soal sengketa tanah,” kata Presiden sebagaimana dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin
Kepemilikan hak atas tanah memang wajib dibuktikan dengan sertifikat. Demikian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria mengamanatkan. Sertifikat itu menjadi bukti tertulis yang mendapatkan pengakuan hukum.
Oleh karena itu dengan dimilikinya sertifikat ini akan memberikan rasa aman kepada pemiliknya. “Sudah tidak ada yang bisa mengklaim karena di sertifikat ada nama serta luas,” kata Presiden.
Presiden mengungkapkan bahwa dahulu penerbitan sertifikat hak atas tanah hanya dilakukan untuk 500 ribu sertifikat di seluruh Indonesia tiap tahunnya. Tahun 2017 kemarin, sebanyak 5 juta sertifikat.
“Target tahun ini sejumlah 7 juta sertifikat dan untuk tahun depan sejumlah 9 juta sertifikat,” kata Kepala Negara.
Dalam kesempatan itu, Presiden berpesan kepada masyarakat penerima sertifikat untuk menjaga dan menyimpan sertifikat yang dimiliki di tempat yang aman. Selain itu, Presiden juga meminta mereka untuk melakukan kalkulasi terlebih dahulu bila ingin mengagunkan sertifikatnya di bank.
"Hati-hati pinjam di bank. Kalau dapat, gunakan semua untuk kerja, investasi, modal kerja. Jangan dipakai apa-apa dulu. Kalau untuk menabung setelah cukup, beli motor, mobil silakan,” tutur Kepala Negara.
Utamakan Persatuan
Sementara itu, Presiden berpesan agar pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak menjadikan masyarakat menjadi retak dan pecah karena berbeda pilihan, karena Pilpres dan Pilkada hanya lima tahun sekali dan menjadi pilihan politik setiap warga negara.
"Berbeda enggak apa-apa. Setelah itu rukun kembali sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Jangan lupakan itu," ujar Presiden.
Presiden mengingatkan jangan sampai antar tetangga tidak bertegur sapa hanya karena perbedaan pilihan.
“Terlalu besar perjuangan pejuang kita karena pilihan politik, kita tidak tegur sapa. Ukhuwah wathaniyah kita perkuat,” kata Kepala Negara.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam acara tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Idrus Marham dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo. (Humas Kemensetneg)