Pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas pemerintah dalam pembangunan. Hal ini kembali ditegaskan Presiden Joko Widodo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Selasa, 7 Agustus 2018.
"Kembali lagi saya ingin menegaskan bahwa prioritas pengembangan sumber daya manusia harus menjadi penekanan dan perhatian dari setiap kementerian yang ada," kata Presiden dalam arahannya.
Secara lebih spesifik Kepala Negara mengharapkan agar setiap hal yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia segera dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2019. Sidang kabinet paripurna ini sendiri membahas topik nota keuangan dan RAPBN tahun anggaran 2019, sebagaimana dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Pers, Protokol dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
"Saya harapkan terutama untuk vocational school, vocational training, politeknik, kemudian kemitraan dengan industri, kemudian upgrading di ketenagakerjaan kita, dan kementerian-kementerian yang lain," kata Presiden.
Setelah sidang kabinet, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan kepada para jurnalis bahwa arahan Presiden adalah agar APBN TA 2019 menitikberatkan pada peningkatan sumber daya manusia. Hal ini mengingat pada tahapan pertama selama empat tahun, pembangunan infrastruktur dinilai sudah berjalan dengan baik.
"Maka harapannya mulai tahun 2019 terutama kita ingin meningkatkan SDM yang lebih berkualitas yang siap tarung untuk perubahan dunia dan juga bisa menopang Indonesia sebagai negara dengan penduduk ke-4 terbesar di dunia. Dalam persaingan global itu, SDM menjadi sangat penting dan itulah yang menjadi konsentrasi Presiden," kata Pramono Anung.
Terkait pendidikan, Pramono menambahkan selain vokasi, pendidikan-pendidikan yang lebih berorientasi pada perubahan zaman juga menjadi prioritas. Selain itu, perguruan tinggi juga diharapkan bisa mengubah kurikulum menjadi lebih fleksibel.
"Ini yang menjadi harapan Presiden, yang berkali-kali (disampaikan) ketika mengumpulkan para rektor, Menristekdikti, untuk mengubah kurikulum karena memang perlu disiapkan," lanjut Pramono.
Meskipun pembangunan sumber daya manusia akan menjadi fokus pemerintah, Pramono menjelaskan, hal tersebut tidak berarti bahwa pembangunan infrastruktur akan terhenti begitu saja.
"Oh ndak, ndak. Ada kenaikan infrastruktur di tahun 2019, angkanya di atas Rp110 triliun. Masih hal yang utama untuk perbaikan infrastruktur darat, laut, udara," kata Pramono. (Humas Kemensetneg)