Presiden Tinjau Pelaksanaan Padat Karya Tunai Di Lampung Selatan

 
bagikan berita ke :

Senin, 22 Januari 2018
Di baca 1060 kali

Setelah meresmikan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar segmen Pelabuhan Bakauheni - Simpang Susun Bakauheni dan segmen Simpang Susun Lematang - Simpang Susun Kotabaru, Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan Program Padat Karya Tunai di Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Minggu (21/1/ 2018).

Sebanyak 150 petani pekerja terlibat dalam Program Padat Karya Tunai yang akan membangun dan meningkatkan saluran irigasi tersier atau pemeliharaan saluran irigasi sekunder sepanjang 150 meter per lokasi.

“Yang dikerjakan adalah membangun irigasi dan juga seperti di tempat lain, pembayaran pekerjanya langsung dilakukan mingguan. Pembantu tukang Rp80 ribu per hari dan tukangnya Rp100 ribu per hari,” kata Presiden seperti diktutip dalam rilis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Dengan adanya program ini, Presiden mengharapkan adanya peningkatan daya beli masyarakat di desa tersebut.

“Jadi kita harapkan dengan padat karya tunai ini, peredaran uang di desa meningkat dan konsumsi serta daya beli juga meningkat. Di seluruh Lampung ada 151 titik dimulai seperti ini,” ujarnya.

Sebelumnya saat berkunjung ke Provinsi Jawa Barat, Presiden juga melihat pelaksanaan Padat Karya Tunai. Di provinsi tersebut terdapat 721 Program Padat Karya Tunai. Presiden menggarisbawahi yang terpenting adalah membuka lapangan pekerjaan. “Tapi yang paling penting adalah membuka lapangan pekerjaan. Jadi satu desa paling tidak 100-200 orang yang dibayar cash sehingga konsumsi masyarakat meningkat lebih baik. Arahnya ke sana,” ucap Presiden.

Dalam sidang kabinet paripurna pada (6/12/2017)  lalu, Kepala Negara telah menginstruksikan jajarannya untuk segera memulai pelaksanaan program padat karya di sejumlah daerah di Tanah Air.

Mulai dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Saya minta Januari (2018) sudah bisa kita lihat di lapangan, sudah dimulai. Kita harapkan dengan (program) ini akan ada peningkatan daya beli masyarakat di desa," ujar Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan ini, Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono; Menteri BUMN, Rini Soemarno; Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko; dan Gubernur Lampung, Ridho Ficardo. (Humas Kemensetneg)

Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?
0           0           0           0           0