Presiden Yudhoyono Minta Pejabat Daerah Berdiskusi Dengan Rakyat

 
bagikan berita ke :

Jumat, 01 Agustus 2008
Di baca 714 kali


Pada acara silaturahmi Presiden Yudhoyono dengan tokoh masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kabupaten Sungailiat, Jumat, seorang warga mengeluh tentang sulitnya kehidupan di Kabupaten Bangka Selatan.

Menurut warga bernama Sofyan Sauri itu, sekitar 90 persen dari 200 ribu penduduk Bangka Selatan hidup bergantung dari alam, seperti penambangan, mengambil hasil hutan dan laut.

"Tidak ada industri di sana. Masyarakat itu satu-satunya hidup bergantung dengan alam, tidak ada listrik," ujarnya dengan suara keras.

Sauri memprotes banyaknya Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Daerah (Perda) yang menyulitkan kehidupan warga karena menghalangi satu-satunya sumber nafkah mereka itu.

"Jadi, kita mohon agar pemerintah pusat dan daerah bekerja sama agar kebijakan ini tidak merugikan masyarakat," pintanya.

Mendengar permintaan itu, Presiden Yudhoyono tidak langsung menanggapi dan mencari Bupati Bangka Selatan.

"Bupati Bangka Selatan ada. Tolong jelaskan duduk persoalan yang ada," perintahnya langsung mengundang tawa hadirin.

Bupati Bangka Selatan, Justiat Noer, yang sedang duduk santai di barisan kedua pun kontan berdiri dan harus memberi penjelasan.

"Tidak apa-apa, ini demi kebaikan bersama. Ini ada keluhan dari rakyat dan kita harus mencari solusinya," kata Presiden.

Justiar menjelaskan, saat ini memang terjadi pergeseran mata pencaharian penduduk Bangka Selatan yang tadinya bertani menjadi penambang timah karena menghasilkan pendapatan lebih cepat.

Sedangkan hampir 65 persen kawasan di daerah itu dikuasai oleh Departemen Kehutanan.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan pun, lanjut dia, berusaha agar masyarakat mendapatkan lahan eks tambang serta hutan-hutan cukup luas untuk dimanfaatkan.

Mendengar penjelasan dari Bupati, Presiden Yudhoyono menjanjikan mengutus salah satu menterinya untuk memeriksa langsung keadaan Kabupaten Bangka Selatan.

"Saya kira perlu ada panduan untuk melihat masalah. Saya akan menurunkan menteri bersama gubernur dan bupati untuk melihat masalah di Bangka Selatan," tuturnya.

Pada acara dialog dengan masyarakat Bangka Belitung, beberapa warga mengajukan berbagai masalah, mulai permintaan peningkatan kesejahteraan guru, revisi UU Zakat, sampai keprihatinan pada privatisasi perusahaan milik negara.

Dalam laporan kepada Presiden, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menyebutkan provinsi ke-31 di Indonesia itu mengalami pertumbuhan ekonomi meningkat.

Pada 2007, pertumbuhan ekonomi di Babel 5,5 persen dan menurut data Bank Indonesia (BI) menjadi tujuh persen pada kuartal kedua 2008.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI), hingga Juli 2008 di Babel tersalur Rp22 miliar dengan jumlah nasabah 1.858 orang.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Babel senilai Rp51 miliar telah direalisasikan dalam pembangunan infrastruktur dan koperasi simpan pinjam masyarakat.




Sumber:

http://www.antara.co.id/arc/2008/8/1/presiden-yudhoyono-minta-pejabat-daerah-berdiskusi-dengan-rakyat/

Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?
0           0           0           0           0