Dalam rapat terbatas pada Senin siang, 16 April 2018, Presiden Joko Widodo kembali mengevaluasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga awal tahun 2018 ini. Kepala Negara kembali menekankan agar sejumlah PSN yang belum selesai pada tahun 2017 lalu dapat segera diselesaikan.
"Proyek-proyek strategis nasional yang belum rampung di tahun 2017 saya minta agar segera diselesaikan pengerjaannya untuk tahun ini. Begitu pula dengan program dan proyek strategis nasional yang direncanakan untuk mulai dikerjakan 2018 betul-betul dipastikan eksekusinya di lapangan," tuturnya di Kantor Presiden, Jakarta.
Berdasarkan rilis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, Presiden kemudian meminta agar perancangan dan pengerjaan PSN dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian daerah sekaligus mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. Oleh karena itu, menurut Presiden, PSN harus mampu berintegrasi dengan pengembangan sektor-sektor unggulan yang dikembangkan masing-masing daerah.
"Misalnya tol laut harus dipastikan bahwa program ini benar-benar bisa menurunkan biaya logistik, berdampak pada turunnya harga-harga bahan pokok yang diperlukan rakyat terutama di daerah-daerah kepulauan," kata Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menyampaikan kepada jajarannya agar terus melakukan komunikasi publik kepada masyarakat agar mengetahui manfaat yang akan mereka peroleh dari pengerjaan PSN di daerah masing-masing. Dengan mengetahui manfaat yang ada, masyarakat diharapkan memiliki rasa ikut memiliki dan tumbuh kesadaran untuk turut serta mengawasi pelaksanaan seluruh proyek yang ada.
"Serta tidak kalah pentingnya yaitu ikut menjaga dan memelihara setelah proyek tersebut selesai," ia menambahkan.
Selain itu, Presiden kembali mengingatkan jajarannya agar pengerjaan PSN tidak hanya mengandalkan APBN semata. Pihaknya perlu melakukan terobosan dan menawarkan skema pembiayaan alternatif yang mampu menarik minat para investor.
"Dalam pelaksanaannya saya juga minta jangan semuanya dilakukan oleh BUMN, jangan juga dikerjakan oleh anak-anak BUMN. Libatkan sektor swasta terutama swasta-swasta yang berada di daerah di mana proyek tersebut dikerjakan," tandas Presiden. (Humas Kemensetneg)