RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DEPARTEMEN PENDIDIKAN

Rabu, 06 Februari 2008
Di baca 1570 kali

 

 

Assalamualaikum Wr,Wb,
Salam Sejahtera untuk kita semua,

 

Saudara-saudara,
Saya ingin memberikan beberapa isu penting yang menjadi perhatian pemerintah yang akhirnya menuntun perumusan kebijakan dan langkah tindakan yang nyata untuk mengatasi persoalan itu, dan sekaligus meningkatkan capaian pembangunan di bidang pendidikan. Yang pertama menyangkut biaya pendidikan. Yang menggembirakan adalah bahwa sejak tahun 2005, di samping program bantuan pendidikan yang sebelumnya telah diberlakukan oleh pemerintah yang lalu, contohnya beasiswa, kita tambahkan lagi tiga program bantuan yang Saudara saya kira sudah mengenal semuanya yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kemudian BKM (Bantuan Khusus Murid) dan juga BOS buku yang tahun 2007 saja jumlahnya sekitar 11,5 triliun rupiah. Bantuan ini membebaskan sekitar 73 – ulangi 70,3 persen – siswa SD, SMP atau yang setara, menyangkut biaya operasional dan semua siswa miskin bisa dibebaskan dari pungutan. Ini akan kita lanjutkan, scheme bantuan seperti ini, agar betul-betul akses kepada pendidikan dapat dibuka lebih lebar lagi dan kemudian orang tua, khususnya mereka yang golongan ekonomi lemah, yang miskin, tidak memiliki hambatan untuk menyekolahkan putra putrinya.

Yang kedua, kita juga memastikan bahwa kebijakan dan langkah-langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru dan dosen juga berlangsung secara baik. Kita garis bawahi, bahwa yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah unsur dosen dan guru. Bicara dosen dan guru, maka kita berharap bahwa mereka semua memiliki kompetensi atau kemampuan yang baik, kemudian mengerti hak dan kewajibannya, dan tentunya mendapatkan kesejahteraan yang cukup. Apa yang kita kembangkan sekarang ini, dengan peningkatan gaji, pemberian tunjangan fungsional, tunjangan profesi, dan tunjangan khusus, diharapkan mereka lebih meningkat lagi kemampuan dan kompetensinya. Untuk Saudara ketahui bahwa pada tahun 2007, ada 81.800 orang yang mendapatkan peningkatan kemampuan untuk mengikuti pendidikan S1 atau D4, 8.540 mengikuti pendidikan S2 dan S3. Ini semuanya untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan dari pengajar kita baik dosen maupun guru.

 

Saudara-saudara,

Kita juga memastikan dalam kerja sama kita – pemerintah pusat – pemerintah daerah – untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pendidikan. Kita sepakat tidak boleh mengkompromikan mutu atau standar pendidikan. Bangsa kita tidak boleh menjadi bangsa yang lunak, yang permisif, pada mutu pendidikan di negerinya. Oleh karena itulah, kita ingin benar-benar mempertahankan dan meningkatkan mutu, meningkatkan daya saing, sehingga lulusan kita, lulusan pendidikan kita bisa bersaing dengan lulusan dari manapun di luar negeri dan bisa bekerja secara baik di negerinya sendiri. Kita juga meningkatkan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Sebagai contoh, telah kita gelar jaringan ICT ini di 10.000 sekolah di 471 dinas di kabupaten dan kota termasuk 36 unit untuk pendidikan belajar jarak jauh. Harapan kita dengan penguasaan teknologi informasi ini lebih cepat, lebih merata dan lebih menjangkau lagi kemampuan kita untuk memberikan pendidikan pada rakyat kita di seluruh tanah air.
Kita juga membahas dengan seksama tadi untuk memastikan ada satu korelasi, ada relevansi antara apa yang kita didik dengan yang diperlukan oleh pasar tenaga kerja. Banyak sekali persoalan yang saya sebut dengan mismatch antara lulusan hasil pendidikan dengan apa yang sesungguhnya diperlukan oleh industri, oleh sektor jasa, ataupun profesi mana pun. Kita sepakat untuk lebih mendekatkan antara apa yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam pengembangan kebijakan, apa yang dilaksanakan lembaga pendidikan dalam mencetak lulusan-lulusannya, dan apa yang diperlukan oleh industri. Kita akan melaksanakan sinkronisasi dan sinergi yang lebih efektif lagi tahun ini dan tahun-tahun berikutnya lagi dengan membangun semacam workshop semacam kerja sama di antara tiga elemen, pemerintah, lembaga pendidikan, dan kemudian pasar atau sisi industri.

 

Saudara-saudara,
Kita juga membahas tadi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan ini. Ini sangat penting karena kita sudah menganut sistem otonomi daerah, desentralisasi pemerintahan termasuk desentralisasi fiskal. Kita ingin semua di seluruh negeri ini sama-sama menjalankan, meningkatkan mutu pendidikan kita. Kita juga membahas satu keserasian penggunaan anggaran, budget sharing. Dengan demikian kita bisa menutup celah-celah kekurangan di daerah dengan memadukan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah, sekali lagi baik pusat maupun daerah.

 

Saudara-saudara,

Salah satu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat luas adalah ketersediaan buku, text book, bahan-bahan ajaran, baik jumlahnya maupun harganya. Kita telah mengembangkan satu kebijakan untuk membuat buku yang diperlukan oleh anak didik kita menjadi mudah didapatkan dan menjadi murah. Kebijakan yang kita tempuh adalah dengan membeli copyright, hak kopi, kemudian diberikan kesempatan dengan hak kopi itu untuk memproduksi, untuk membuat buku masing-masing, menghilangkan monopoli, dan harapan kita, harganya nanti akan turun menjadi sepertiga. Saya sudah meminta Mendiknas dengan jajarannya bersama-sama dengan para pimpinan daerah untuk mempercepat implementasi dari buku murah ini, sehingga bisa mengurangi komponen pembiayaan bagi orang tua atau bagi mereka yang menyekolahkan putra-putrinya. Kita juga melihat tadi perkembangan dari pembangunan unit-unit sekolah yang baru, dari rehabilitasi dan rekonstruksi gedung-gedung sekolah yang kurang layak, progressnya cukup baik, dan sisanya, yang prosentasenya di bawah 10% agar tuntas pada tahun 2008 dan 2009 ini. Sebagai contoh, unit sekolah baru yang dibangun antara 2005 sampai 2007 berjumlah 5.419 unit. Perpustakaan, telah kita bangun 4.428 perpustakaan. Laboratorium, kita bangun 8.581 laboratorium dengan menelan biaya 7.147 trilyun. Kita ingin memastikan bahwa sejalan dengan kenaikan anggaran pendidikan, maka pembangunan unit sekolah baru serta rehabilitasi dan rekonstruksi gedung-gedung yang ada bisa berjalan secara efektif, sehingga pada saatnya nanti fasilitas pendidikan itu sudah memadai dan akan membantu kelancaran proses belajar mengajar.

 

Saudara-saudara,

Kita juga menggarisbawahi gerakan membaca di seluruh Indonesia. Kita ingin mengurangi intellectual gap, kesenjangan intelektual di antara warga masyarakat kita agar lebih adil lagi mereka mendapatkan mata pencaharian, bekerja sesuai dengan kemampuannya. Itulah kita juga mengembangkan terus gerakan membaca secara nasional, membangun perpustakaan. Sudah kita bangun 400 taman baca masyarakat di berbagai tempat, perpustakaan keliling yang disebut dengan taman baca masyarakat keliling, yang dilakukan Depdiknas, termasuk yang dilakukan oleh organisasi lain, seperti Mobil Pintar, Motor Pintar, Rumah Pintar, dan kegiatan-kegiatan yang sejenis. Harapan kita dengan makin banyaknya perpustakaan sekolah, perpustakaan masyarakat, perpustakaan keliling ditambah dengan buku yang kita produksi dengan harga yang lebih murah, maka lebih banyak lagi masyarakat kita dapat membaca. Dengan demikian, basis pengetahuan masyarakat tahun demi tahun dapat kita tingkatkan.

 

Saudara-saudara,

Itulah hal-hal penting yang tadi kita rumuskan secara bersama. Di satu sisi evaluasi. Di sisi yang lain adalah meningkatkan upaya pembangunan kita di bidang pendidikan. Demikian penjelasan saya. Apakah ada pertanyaan?

 

Wartawan:
Assalamualaikum. Nama saya Luhur dari Detik.com. Saya mau tanya, Bapak Presiden. Terkait dengan kebijakan untuk penghematan anggaran sebesar 50% (eh sorry, sorry 15% ini Pak) untuk Depdiknas sendiri mana yang, menurut pandangan Bapak, mana yang dari sekian banyak program yang memang prioritas ini, mana yang bisa dipending untuk sementara. Arahan yang Bapak sampaikan kepada Bapak Menteri bagaimana? Terima kasih.

 

Presiden:
Ya, sama dengan pengarahan saya kepada seluruh departemen, kementerian, lembaga-lembaga pemerintah, termasuk kepada para pimpinan daerah. Dengan tujuan untuk menyelamatkan APBN kita, menyangkut gejolak perekonomian global, maka salah satunya adalah penghematan. Prinsipnya adalah menunda pengeluaran yang bisa kita tunda, sebagai contoh belanja barang, membangun gedung-gedung, fasilitas-fasilitas yang sangat tidak diperlukan atau bisa ditunda, ditunda. Kalau perlu dibatalkan untuk sementara. Nah, tentu saja, dengan guidelines ini, dengan arahan saya seperti ini, masing-masing departemen dan kementerian akan bisa menentukan sendiri mana-mana yang bisa dikurangi. Tentu saja untuk mengefektifkan operasionalisasi pendidikan kita dengan elemen-elemen yang saya sebutkan tadi diperlukan untuk dijalankan pada tahun 2008 ke depan ini. Oleh karena itu, Mendiknas akan bisa menjelaskan kepada Saudara, dengan pengurangan atau efisiensi anggaran setara 15% itu, komponen mana saja yang bisa dihemat ataupun ditunda pelaksanaannya.

 

Wartawan:
Terima kasih. Dodi Pak, dari ANTARA. Untuk program buku murah tadi, Pak. Bisa dijelaskan lagi Pak apakah itu untuk semua tingkatan pendidikan dari SD sampai Perguruan Tinggi atau di mana, Pak? Terima kasih.

 

Presiden:
Yang kita utamakan adalah untuk pendidikan wajib dasar 9 tahun SD, SMP sampai SMA – SD, SMP, SMA. Yang tadi sudah saya lihat bukunya, dengan copyright, dengan on-line system biar bisa memproduksi, Depdiknas akan mengatur berapa harga maksimal yang diizinkan. Dengan demikian, dengan tidak ada monopoli, mereka bisa memproduksi, bisa mengadakan bukunya sendiri dengan batas atas dari harga itu, maka harapan kita betul-betul harganya turun menjadi kurang lebih sepertiganya. Jadi, pertama SD, SMP, SMA. Sasaran kita memang lebih dari 250 judul buku untuk tahun 2008 ini. Mudah-mudahan lebih banyak lagi, bisa dipercepat, dan bisa lebih luas lagi diterima oleh pendidikan kita di seluruh Indonesia.

 

Wartawan:
Suhartono Pak, dari Kompas. Selamat Siang. Kalau tadi di dalam rapat akan diutamakan mengenai akses pendidikan dan juga kualitas pendidikan, Pak. Dikaitkan dengan Bapak bilang bahwa Bapak akan memastikan relevansi antara mereka yang dididik dengan pasar tenaga kerja. Kalau real sekarang ini terjadi peningkatan pengangguran. Yang lebih memprihatinkan adalah S1 kita yang semakin bertambah, Pak. Nah, kira-kira kalau Bapak tadi bilang akan lebih merelevansikan antara, dan mensinergikan serta mengsinkronisasikan antara pemerintah pusat, daerah dengan pasar, Pak. Itu kira-kira seperti apa, Pak, kongkritnya sehingga bisa meminimalisir tingkat pengangguran S1 kita?

 

Presiden:
Iya, Terima kasih. Baik, pada tingkat nasional, sebenarnya kita punya telaah, punya analisis, punya perkiraan, lima sepuluh tahun mendatang, kebutuhan tenaga kerja seperti apa yang bisa mengisi keperluan, apakah di sektor industri, sektor jasa, sektor pertanian ataupun cabang-cabang profesi di negeri ini. Analog dengan itu pada tingkat propinsi, tingkat kabupaten dan kota, juga bisa dibikin peta kebutuhan tenaga kerja itu. Harapan kita dengan peta itu, maka perguruan tinggi misalnya, dalam menjelaskan kepada calon mahasiswa, fakultas demi fakultas bisa dijelaskan di tingkat lapangan, lulusan seperti apa yang masih diperlukan dalam jumlah yang lebih besar. Lulusan fakultas apa yang nampaknya pasar sudah jenuh meskipun itu pilihan bagi calon mahasiswa sendiri tapi dengan sinkronisasi itu lebih tepat lagi antara apa yang dihasilkan dengan apa yang dibutuhkan di tingkat lapangan, di tingkat masyarakat. Yang kedua, ada pendidikan vocational, vocational training. Ada pendidikan kejuruan, yang lebih dipikirkan oleh daerah, misalkan propinsi, kabupaten, dan kota. Dikaitkan real dengan apa keunggulan dari daerah itu, apakah pertanian, apakah perikanan, apakah perkebunan, apakah industri rumah tangga, apakah energi, dan sebagainya. Itu bisa juga disesuaikan dan memang ada komparasi antara lulusan SMA dengan SMK yang beberapa propinsi sudah sangat baik rasionya. Dengan demikian, lebih banyak lagi lulusan setingkat itu yang siap pakai sesuai dengan yang diperlukan oleh pasar. Ini memerlukan sinkronisasi dan sinergi terus-menerus antar lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan pasar dalam industri jasa maupun pertanian. Saya berharap, pihak-pihak terkait, Mendiknas dalam hal ini, mewakili pemerintah, para gubernur, bupati, walikota, dan para pimpinan perguruan tinggi, lembaga pendidikan, lembaga latihan, bisa melakukan satu perumusan bersama, cetak biru, seperti apa yang memang pas antara pendidikan dengan yang dibutuhkan di luar.

Demikian Saudara-saudara.

Terima Kasih.

Wassalaamu’alaikum warahmatullaahi Wabarakaatuh