"Kedua negara dan pemerintah bersepakat untuk menyelesaikan masalah bilateral di waktu yang lalu sebagai akuntabilitas sejarah seraya mengukuhkan persahabatan, kerjasama, dan hubungan baik ke depan maka kita telah membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan," kata Presiden dalam pengantar rapat.
Arah penyelesaian masalah masa lalu ini bersifat rekonsiliatif dan melihat ke depan. "Komisi telah merampungkan tugasnya dan laporan telah diserahkan kepada kedua kepala negara dan kepala pemerintahan pada tanggal 15 Juli tahun 2008 di Bali, dan saya dengan kepala pemerintahan Timor Leste telah menerima dengan resmi hasil dari KKP itu," SBY menjelaskan.
Dalam laporan akhir itu, lanjut SBY, ada sejumlah rekomendasi yang harus dilakukan kedua negara. "Sebelum kita implementasikan rekomendasi dari KKP itu telah dilakukan konsultasi bilateral antarkedua negara," Kepala Negara menambahkan. Dari hasil konsultasi itulah pemerintah Indonesia telah menetapkan langkah-langkah ke depan.
Hadir dalam rapat terbatas ini, diantaranya Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Mendagri Gamawan Fauzi, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Menkeu Agus Martowardojo, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan, Kapolri Timur Pradopo, Jaksa Agung Basrief Arief, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, Kepala BIN Sutanto, dan Wamenlu Triyo Wibowo. (dit)
Sumber:
http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2011/05/23/6832.html