Ratas Bahas Kebijakan Fiskal dan APBN, SBY: APBN Jangan Hanya Diingat Sebagai Bagi-bagi Anggaran

Pada awal pengantarnya, Presiden SBY mengatakan, kebijakan fiskal dan APBN yang ceroboh, tidak tepat, bisa berdampak buruk terhadap perekonomian kita, baik jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. "Oleh karena itu, APBN jangan hanya diingat sebagai kegiatan bagi-bagi anggaran. Meskipun alokasi dan distribusi dari anggaran itu menjadi roh dari sebuah APBN atau APBD," Presiden menegaskan.

APBN juga harus tepat sasaran dengan tetap mendasarkan pada prinsip-prinsip kebijakan fiskal dan pengelolaannya yang tepat. "Agenda prioritas kita dalam 4 tahun mendatang adalah memastikan bahwa APBN dan APBD tepat dan optimal," kata SBY.

Menurut Kepala Negara, banyak negara, termasuk negara maju, mengalami krisis karena APBN yang tidak tepat. "Juga manakala rasio utang terhadap pendapatan negara yang bersangkutan, dalam hal ini GDB, yang tidak aman, itu juga rawan terhadap kelangsungan perekonomian sebuah negara," ujar Presiden.

SBY meminta para menteri terkait untuk memastikan bahwa penerimaan negara sesuai dengan potensinya. "Jangan sampai pendapatan negara X, tapi yang diterima kurang dari X, berarti ada yang tidak benar," Presiden mengingatkan.

Selain itu, pembelanjaan, alokasi dan distribusi APBN juga harus tepat, tidak boleh memiliki defisit yang tinggi, apalagi kalau defisit itu mengandalkan utang luar negeri. "Bisa saja defisit meningkat, namun tetap dalam batas yang aman untuk tidak memberikan beban pada jangka menengah perekonomian kita," Presiden menambahkan.

Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa subsidi yang menjadi komponen penting dalam APBN, ke depannya harus benar-benar tepat sasaran. "Apabila melebihi dan tidak tepat sasaran akan mengancam perekonomian kita, maka kita harus melakukan pengurangan secara bertahap," SBY menandaskan.

Hadir dalam ratas kali ini, antara lain, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Menkeu Agus Martowardoyo, dan Kepala Bappenas Armida Alisjahbana. (yun)