Ratas Bahas Sistem dan Kebijakan Jaminan Sosial Nasional

"Untuk itu, sesuai dengan amanah konstitusi, kita harus melakukan perhatian dan terwujud dalam sistem serta program-program aksi yang berkenaan dengan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat kita" jelas Presiden SBY. Ketika pemerintah memberikan bantuan dari sumber daya yang dimiliki termasuk anggaran, maka itu dikenal dengan nama income maintenance. "Memberikan bantuan kepada masyarakat tertentu agar memliki pendapatan yang layak untuk hidup sehari-hari," jelas SBY.

Di luar negeri, baik itu di negara berkembang atau negara maju, kebijakan seperti itu ada dimana pada umumnya diberikan kepada kaum yang kurang mampu. SBY menerangkan bahwa Indonesia telah menjalankan kebijakan itu, dimana perangkat dan peraturannya sudah ada. Namun karena selalu adanya dinamika dalam kehidupan di Indonesia, maka pemerintah wajib setiap saat menelaah dan mengevaluasi, serta memperbaiki kebijakan dan program-program aksi yang berkaitan dengan bantuan sosial atau sistem bantuan sosial nasional.

Kepada peserta rapat, Presiden SBY kembali mengingatkan mengenai apa yang disampaikannya kepada Komite Ekonomi Nasional dan Komite Inovasi Nasional bahwa APBN dan APBD harus sehat dan memiliki keberlanjutan. Ini memang ditargetkan untuk membiayai kegiatan yang tepat. "Saya ingatkan berkali-kali bahwa APBN kita ini tentu pertama-tama harus ada porsi untuk pembiayaan penyelenggaraan kehidupan bernegara, pembiayaan untuk pembangunan itu sendiri, lebih sempit untuk stimulasi pertumbuhan dalam arti yang luas," terang Presiden.

"Untuk pembiayaan golongan masyarakat yang memerlukan bantuan, didalamnya ada subsidi dan juga pembayaran komponen bunga utang," tambah SBY. Presiden menekankan bahwa semua harus seimbang. Jika APBN tidak sehat maka akan direspon secara negatif oleh publik, pasar, dan oleh siapapun yang bisa menimbulkan kesulitan dalam bidang perekonomian. "Semua kita tata sehingga berimbang sesuai dengan apa yang akan kita biayai di negeri ini," ujar SBY.

Hadir dalam ratas kali ini, antara lain, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Mendagri Gamawan Fauzi, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Mensos Salim Segaf Al-Jufrie, Menkes Endang Rahayu, Meneg BUMN Mustafa Abubakar, Wakil Menkeu Anny Ratnawati, Menkumham Patrialis Akbar, Seskab Dipo Alam, Panglima TNI Joko Santoso, dan Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto. (dit)