"Sekarang sudah ada yang namanya Saber Pungli; sapu bersih pungli, entah itu urusan sertipikat, SIM, KTP, STNK, ijin-ijin. Hati-hati. Sekali lagi saya titip ini untuk aparat, hati-hati. Mata saya memang hanya ada dua, tetapi saya mempunyai mata dan telinga yang lain," kata Presiden dalam acara Penyerahan Sertipikat Tanah Program Strategis Tahun 2016 di Pendopo Kantor Bupati Minahasa Utara, Selasa sore, 18 Oktober 2016.Â
Presiden memastikan akan memberikan sanksi berupa pemecatan bagi pegawai yang terbukti melakukan pungli. Hal ini bertujuan untuk membangun budaya kerja yang bersih, budaya kerja yang cepat, tidak ada pungli. Demikian sebagaimana rilis Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.Â
"Saya ingin rakyat dimudahkan, rakyat digampangkan dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah. Ini bukan urusan berapa punglinya, tapi ini menyusahkan, meresahkan, dan menjengkelkan," ujar Presiden.
Tahun 2025, Seluruh Sertipikat Tanah Selesai
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi mengharapkan penyelesaian urusan sertipikat tanah di seluruh Indonesia bisa selesai pada tahun 2025. Untuk itu Presiden meminta kepada seluruh gubernur, bupati, dan pemerintah pusat bersinergi untuk mempercepat penyelesaian masalah ini.
"Proyek Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) ini sudah berjalan 35 tahun, tapi belum rampung-rampung sampai sekarang, baru mencapai 46 persen di seluruh Indonesia, separuh saja belum. Sehingga kita harapkan tahun 2025 seluruh Indonesia sudah pegang sertipikat semuanya." Ucap Presiden.
Di Sulawesi Utara sendiri, Presiden menyerahkan 1081 sertipikat tanah Program Strategis Tahun 2016. Presiden berharap acara seperti ini tidak hanya terhenti pada saat acara seremonial saja.
"Saya tidak mau ini hanya simbolis, karena biasanya kalau hanya simbolis yang diserahkan berapa tadi? 12, ternyata yang sisanya ndak, jangan seperti itu. Jadi tadi saya suruh angkat tangan supaya betul betul sudah diterima di tangan," kata Presiden.
Terkait kurangnya jumlah tenaga juru ukur dan juru data saat ini, Presiden telah mengijinkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional untuk merekrut tenaga non-PNS berkompetensi sehingga proses pembuatan sertipikat tidak terlalu lama.
"Karena kalau ini nggak dipenuhi, sampai kapan pun urusan sertipikat juga tidak akan selesai-selesai, sehingga kita nanti kita harapkan awal tahun depan sudah ada juru ukur yg baru, sehigga ngukurnya cepat," ujar Presiden.
Dalam acara tersebut, Presiden didampingi oleh Ibu Negara Iriana Jokowi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil; Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey; dan Bupati Minahasa, Vonnie A Panambunan. (Humas Kemensetneg)Â
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?