Sambutan Presiden RI - Pembukaan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan, Jakarta, 8 April 2016

Jumat, 08 April 2016
Di baca 1371 kali

SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PEMBUKAAN MUKTAMAR VIII PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

ASRAMA HAJI PONDOK GEDE, JAKARTA

8 APRIL 2016

 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Bismillahirrahmanirrahim 

Alhamdulillahirabbil‘alamin. Wassolatu wassalamu ‘ala asyrofil anbiyai walmursalin, sayyidina wahabibina wasyafi’ina wamaulana Muhammadin, wa‘alaalihi wasohbihi ajmain. Amma ba’du.

 

Yang saya hormati para Ulama, para Kiai, para Habaib, khususnya Mbah Kiai Bapak KH Maimoen Zubair,

Yang saya hormati Pimpinan Lembaga Negara, para Menteri Kabinet Kerja,

Yang saya hormati seluruh Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) beserta seluruh jajaran Pengurus dan Keluarga Besar, serta Peserta Muktamar Ke-8, Muktamirin yang saya hormati, dan Pimpinan-pimpinan Partai Politik yang hadir,

Tamu Undangan yang berbahagia,

 

Kenapa saya hadir pada Muktamar Ke-8 PPP pada sore hari ini? Ada dua.

 

Yang pertama, tadi siang saya bertanya, “Apakah Mbah Kiai rawuh? Apakah Mbah Kiai hadir? Apakah Mbah Kiai datang?” Saya diberi tahu tadi, habis Jumatan, Mbah Kiai sudah hadir di Jakarta. Jadi itu yang pertama. 

 

Yang kedua, saya baca juga undangannya. Saya teliti-teliti. Yang tanda tangan Ketua Umum Bapak Dr. Suryadharma Ali. Di sebelahnya sekjennya, Ir. H. Romahurmuziy (Pak Romy). Artinya ini islah benar.

 

Jadi saya datang pada sore hari ini. Ya sudah dua hal tadi yang menyebabkan saya hadir di sore hari ini. 

 

Sejak didirikan pada tahun 1973, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki tempat yang khusus dalam sejarah bangsa Indonesia, menjadi salah satu pilar persatuan bangsa, menjadi salah satu penegak kedaulatan rakyat, menjadi salah satu penyalur aspirasi rakyat untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Oleh sebab itu, PPP tidak boleh tergores, tidak boleh retak, apalagi pecah.

 

Saya yakin PPP dewasa untuk melakukan konsolidasi internal. Kalau ada gesekan sedikit-sedikit, enggak apa-apa, tapi harus segera dirampungkan dan diselesaikan. Saya yakin PPP matang dalam menyelesaikan setiap perselisihan dan masalah lewat islah pada sore hari ini. 

 

Pesan saya, jangan habiskan energi untuk perdebatan yang tidak produktif, Jangan habiskan energi untuk ribut yang tidak produktif. Jangan habiskan energi untuk gesekan dan konflik yang tidak perlu. Energi bisa habis.

 

Muktamar ke-8 ini, saya berharap sudah tidak ada lagi yang pergi ke Menteri Hukum dan HAM. Kalau nanti ke istana, artinya memperkenalkan pengurus yang baru. Jangan lagi nanti ada dua grup: sejam sebelumnya datang, sejam setelahnya ada yang datang lagi.

 

Sekarang memang eranya era kompetisi, era persaingan, tapi sudah bukan antarindividu atau antarkelompok-kelompok di dalam satu partai, atau persaingan antarpartai. Itu memang harus ada, tapi lima tahun sekali, pas pilkada, atau pilgub, atau pilpres. Sudah setelah itu, kita kerja lagi. 

 

Persaingan kita yang sebenarnya adalah bukan persaingan antarkota, antarprovinsi, antarkabupaten, tapi sekarang kita sudah masuk kepada yang namanya persaingan antarnegara. Ini yang harus dihadapi bersama-sama.

 

Sekali lagi, jangan habiskan energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif.

 

Persaingan bukan akan lagi. Kita ini sudah masuk pada persaingan, sudah masuk ke dalam persaingan, yaitu persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community). Sudah masuk, bukan akan lagi, sudah.

 

Saya sering sampaikan, kalau ketemu dengan Presiden atau Perdana Menteri ASEAN, biasanya gandeng-gandengan gini, gandeng-gandengan, dalam batin saya, “Ini pesaing-pesaing kita. Ini kompetitor-kompetitor kita. Jadi, kayak gini, ah. Pesaing-pesaing.”

 

Ini yang harus kita hadapi. Kompetisi ya ini. Belum kita nanti masuk pada, setahun, dua tahun, tiga tahun nanti, masuk lagi ke persaingan yang lebih besar lagi: dengan TPP-nya bloknya Amerika, dengan EFTA-nya Uni Eropa, dengan RCEP-nya bloknya China. Bagaimana kita menghadapi kelompok-kelompok besar seperti itu?

 

Inilah sebenarnya persaingan yang sebenarnya, kompetisi yang sebenarnya, yang harus kita hadapi. Bukan di dalam negeri kita, persaingan kita justru ada di situ. Jadi, kalau bersaing di dalam politik, ya lima tahun sekalilah cukup, cukup. Pilpres juga tarung, tarung, tarung, tarung. Setelah itu, sudah.

 

Saya ketemu Mas Prabowo juga baik-baik saja. Saya ke rumahnya dulu pernah. Mas Prabowo ke istana juga pernah. Udah enggak ada apa-apa.

 

Sekali lagi, persaingan itu lima tahun sekali cukup. Jangan habiskan energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif.

 

Sekarang kita baru memperbaiki, baru membenahi, baru konsentrasi pada yang namanya deregulasi-deregulasi.

 

 

Bapak-Ibu dan Saudara-saudara, Peserta Muktamar yang saya hormati,

Dalam era persaingan seperti ini, yang diperlukan adalah sesuatu yang mudah, sesuatu yang cepat untuk diputuskan. Di sini—saya kira—banyak yang pimpinan dan anggota DPR maupun DPRD provinsi, kabupaten, dan kota.

 

Kapal kita ini kapal besar. Bangsa kita ini bangsa besar. Tapi, kalau regulasi dan aturan-aturan yang ada itu terlalu banyak, memberatkan kita, akan memberatkan pemerintah.

 

Saya mendapatkan angka. Ada 42 ribu regulasi dan aturan yang kita punyai, baik itu undang-undang, baik perpres, keppres, PP, permen. Ada pergub, ada perwali, ada perbup (perbupati), belum perda-perda. 42 ribu. Bayangkan. Kelincahan kita menjadi hilang karena itu.

 

Belum saya lihat ini, Pak Mendagri, ada 3 ribu perda yang bermasalah. Yang buat siapa? 

 

Ini yang harus hati-hati kita sekarang memproduksi undang-undang, memproduksi perda, hati-hati memproduksi perpres, memproduksi PP. Hati-hati. Kita banyak yang tumpang tindih. Overlapping banyak sekali.

 

Padahal kapal kita besar, butuh kecepatan kita memutuskan, butuh kecepatan kita untuk bertindak karena perubahan global itu menit, detik, hari, jam. Semuanya berubah cepat sekali, cepat sekali.

 

Coba, tahun yang lalu kita pontang-panting mengantisipasi adanya krisis Yunani. Diantisipasi, belum rampung, muncul depresiasi Yuan di Tiongkok. Itu diantisipasi, belum rampung, muncul lagi kenaikan suku bunga Amerika, The Fed.

 

Tapi inilah kenapa kita harus sederhanakan. Saya sudah sampaikan ke Pak Menteri Dalam Negeri, “Itu, yang 3 ribu perda itu dihapus sajalah semuanya.” Ngapain dikaji-kaji. Wong dikaji sebulan, hanya dapat lima sampai tujuh. Berapa tahun akan habis 3 ribu? Udahlah enggak usah pakai kaji-mengkaji.

 

Kalau mengaji di mesjid, itu bagus. Udah enggak usah. Langsung. Lihat secara cepat. Hapus sudah.

 

Ini betul-betul menyusahkan, apalagi perda-perda yang memberatkan: perda retribusi, perda perizinan. Coba bayangkan. Betul sangat menyulitkan. Usaha kecil sulit, usaha menengah sulit, usaha yang besar juga sulit kalau kita terus-terusan seperti ini.

 

Bapak-Ibu bayangkan. Ada yang namanya izin-izin pembangkit listrik, itu 59 izin. Ngurusnya, ada yang dua tahun, ada yang tiga tahun, ada empat tahun, enam tahun juga ada. Bayangkan. Udah kecapaian ngurus izin. Belum mulai kerja. Ini fakta yang harus saya sampaikan.

 

Ada yang namanya SIUP, ada yang namanya PDP. Ada lembarannya dua-dua gini: ini SIUP, ini PDP. Ngurusnya sendiri-sendiri.

 

Dipikir ngurus SIUP itu hanya datang minta SIUP? Kan ndak kan. Kita harus dari RT, RW, kelurahan, kecamatan. Ini lagi juga sama. Bertele-tele kita.  Mau saya hapuskan sebetulnya, “Udah, SIUP sama PDP dihapuskan saja.”

 

Ternyata enggak bisa. Disampaikan oleh Menteri, “Pak, enggak bisa dihapuskan.” “Lo kok enggak bisa?” “Pak, itu amanat undang-undang.” Waduh, berarti enggak bisa.

 

“Ya sudahlah. Kalau enggak bisa, supaya cepat bagaimana? Atau digabung jadi satu lembar aja?” “Juga enggak bisa, Pak.” “Kalau enggak bisa, biar cepat bagaimana?” “Sudah, Pak, nanti dua lembar enggak apa-apa, tapi dikeluarkan pada detik yang sama.” “Oh ya ini pintar, udah. Enggak usah ngurus ini, baru ngurus ini. Bertele-tele lagi.”

 

Coba bayangkan. Ada lagi yang namanya HO. Bapak-Ibu tahu HO? Bahasa apa itu? Bahasa Belanda. Coba bayangkan. Ngurus HO.

 

Ada izin gangguan—itu izin gangguan—ada lagi amdal. Coba bayangkan. Bedanya apa?

 

Udahlah, itu digabung menjadi satu kalau enggak amanat undang-undang lagi. Undang-undangnya harus direvisi.

 

Ini baru cerita yang kecil-kecil. Buanyak sekali izin-izin. Enggak tahu ya? Dikit-dikit, kok izin gitu lo?

 

Itu, setelah saya teliti, ternyata izin itu syarat. Dimunculkan entah lewat permen, dimunculkan lewat perwali, menjadi izin. Padahal itu hanya syarat. Lampiran gini lo, kok muncul jadi izin? Bermacam-macam izin, ada semuanya.

 

Itu yang akan kita kerjakan dengan deregulasi-deregulasi yang telah kita kerjakan: menyederhanakan, mempercepat, dan membuat semuanya simpel. Tapi ini juga butuh waktu, butuh waktu.

 

Dan kita ingat Indonesia, dalam kemudahan berusaha, itu nomornya masih 109 dari 180 negara. Singapura nomor 1. Malaysia nomer 18. Kita 109 ya karena ruwetnya ini tadi. Ruwet udah, haduh.

 

Saya pernah coba waktu jadi gubernur. Saya ngurus, datang mendadak ke Jakarta Timur. Saya minta, “Coba, kalau ngurus SIUP, seperti apa?”—saya datang ke kantor—“Coba, dicoba. Ngurus SIUP itu seperti apa? Coba diketik, computerize, ketik di depan itu. Saya mau coba lihat.”

 

Ternyata enggak ada dua menit, ngurus itu enggak ada dua menit. Itu saya tunggui betul, “Coba, dicoba. Apa sih yang namanya SIUP itu?” “Sama dengan PDP: nama, nama pemilik perusahaan, nama perusahaan, alamat, modalnya berapa, jenis usahanya apa. Hanya itu. Terus ditandatangani, diberikan.”

 

Saya tanya, “Lo ini sudah dicoba. Dua menit, rampung. Kenapa sampai dua minggu? Kenapa sampai dua minggu?” “Pak, ini bukan di kita, Pak. Yang menyebabkan dua minggu yang di lantai tiga, Pak.” “Siapa di lantai tiga?” “Kepala dinasnya, Pak.”

 

“Itu, yang perlu dicopot yang di lantai tiga itu, yang bagian tanda tangan-tanda tangan.” Kita tanda tangan enggak ada satu detik, ini kok ya sampai dua minggu. Coba bayangkan.

 

Saya lari ke lantai tiga. Saya cari. Untung, itu untung betul kepala dinasnya pas enggak ada, pas ke lapangan. Kalau ada, enggak ngerti.

 

Saya sudah panas sekali. Dari bawah tidak naik lift, tapi naik tangga. Sudah terengah-engah, ah di atas enggak ada. Kalau ada, enggak tahu mau saya apain ini.

Yang pertama tadi kompetisi.

 

Yang kedua deregulasi.

 

Yang ketiga—ini juga kita ketinggalan—masalah infrastruktur. Misalnya, kita memberikan izin cepat, “Ini, langsung ini,” tapi kalau jalannya tidak siap untuk dilewati, pelabuhannya tidak siap disandari oleh kapal, terutama di daerah-daerah ini, jalan cepatnya yang tol juga belum ada, jalur kereta apinya juga belum ada, bagaimana kita bisa mengejar ketertinggalan itu dan memenangkan pertarungan itu, memenangkan kompetisi itu? Sangat sulit. Tadi contoh nomornya tadi aja, nomor 109.

 

Tapi saya yakin insya Allah. Saya sudah perintahkan ke semua menteri. Kemudahan berusaha, dari 109, saya minta ke nomor minimal 40 tahun depan. Saya sampaikan, “Awas kalau enggak sampai 40, dan jangan ditawar.” Biasanya ditawar, “Pak, jangan 40, Pak, tapi 60.” “Ndak, 40 udah.

 

Kembali ke infrastruktur, kalau itu tidak disiapkan, bagaimana bisa? Enggak mungkin. Oleh sebab itu, percepatan infrastruktur saya sudah perintah juga ke Menteri PU, “Kerja sekarang tidak satu shift.” “Iya, Pak, kita akan kerja dua shift.” “Bukan dua shift, melainkan tiga shift. 24 jam, ganti-ganti orang udah.”

 

Kita mengejar. Kalau ndak seperti itu, sudah terlambat. Sampai yang namanya bangun jalan tol di tol Sumatera ini, saya sudah ngecek enam kali. “Presiden ngapain ngecek sampai 6 kali coba?”

 

Tapi saya berpikir, kalau saya datang enam kali, Menteri PU-nya pasti datang 12 kali. Kalau menterinya datang 12 kali, dirjennya pasti 24 kali. Pasti seperti itu.

 

Artinya orang bekerja harus merasa diawasi, orang bekerja harus merasa dikontrol. Baik nanti kualitasnya, ketepatan waktunya, itu harus. Kerja, kalau enggak detail seperti itu, bisa terlewati kita, tidak sesuai target, tidak sesuai kualitas.

 

Enggak apa-apa. Kalau ditanya, “Ngecek sampai enam kali, Pak Presiden cape?” “Ndak. Saya akan lakukan. Saya akan cek terus. Lihat saja.”

 

Mereka mikirnya, “Presiden sudah datang dua kali. Ah pasti enggak ke sini lagi.” Tapi saya datangi lagi. Saya cek lagi, saya cek lagi, saya cek lagi, saya cek lagi, saya cek lagi terutama untuk program dan proyek yang penting. Baru 1,5 tahun.

 

Yang kereta api di Sulawesi, saya disuruh groundbreaking. “Pak, nanti groundbreaking,” bulan September tahun lalu, “Bapak hadir groundbreaking September.” Tanggalnya saya lupa.

 

“Saya ndak mau groundbreaking. Groundbreakang-groundbreaking enggak usah. Kerjakan dulu udah. Nanti, kalau sudah 7 km, saya baru datang, saya cek.”

 

Menteri Perhubungan lapor ke saya, “Pak, sudah.” “Berapa kilometer?” “6,5 km.” “Oke, saya datang.”

 

Saya lihat. Saya datang. Eh jadinya seperti ini. Insya Allah akan meluncur kereta api ini dari Makassar ke atas, ke atas sampai ke Manado dan Bitung.

 

Yang Papua insya Allah tahun ini juga akan kita mulai.

 

Pokoknya semuanya mulai sudah. Kemudian dicek terus.

 

Pelabuhan-pelabuhan juga. Kemarin kita resmikan pelabuhan kecil-kecil, tapi yang pelabuhan besar juga di Kuala Tanjung, di Makassar New Port, semuanya dalam proses. Tapi ini yang pelabuhan-pelabuhan besar dan kecil-kecil yang bisa dikerjakan delapan bulan cepat kerjakan, yang bisa setahun cepat kerjakan, yang bisa dua tahun kerjakan.

 

Ya percepatan seperti ini yang sekarang ini kita perlukan. Kalau, sekali lagi, kalau kita ingin memenangkan kompetisi, kalau kita ingin memenangkan persaingan, kalau kita tidak ingin jadi pecundang dengan orang, bangsa, dan orang-orang yang kalah, kita harus mempercepat ini.

 

Juga yang berkaitan tadi dengan pertanian sama. Irigasi, bendungan, semuanya, mulai tahun kemarin 13 bendungan besar, kemudian tahun ini delapan bendungan besar yang sudah dimulai.

 

Ini di Raknamo di NTT, ini di Krungkerto. Sudah, memang baru kira-kira ada yang 20 persen, ada yang 30 persen, tapi insya Allah dalam 2-3 tahun ini akan selesai karena memang dikerjakan 3 shift.

 

Irigasinya juga sama. Kita tahu irigasi kita rusak 52 persen, rusak total. Juga, kalau enggak dikerjakan cepat-cepat, jangan bicara kita masalah pangan, jangan bicara kita masalah swasembada, ketahanan pangan, kedaulatan pangan. Akan sulit.

 

Infrastrukturnya dulu yang disiapkan. Kuncinya ada di situ.

 

Saya kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya berharap, dalam muktamar ke-8 ini, Partai Persatuan Pembangunan semakin mengukuhkan peran strategisnya demi melahirkan kemajuan Indonesia. Pemerintah akan menghormati dan menyambut baik setiap sumbangsih yang diberikan oleh PPP.

 

Akhirnya, dengan mengucap ‘Bismillahirrahmanirrahim’, dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Muktamar Ke-8 Partai Persatuan Pembangunan saya nyatakan dibuka. Terima kasih.

 

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

 

Allahu Akbar!

Allahu Akbar!

Allahu Akbar!

*****

Biro Pers, Media dan Informasi

Sekretariat Presiden