Sambutan Presiden RI - Seremonial dan Penandatanganan Proyek Strategis..., Jakarta, 9 Juni 2016

Kamis, 09 Juni 2016
Di baca 1407 kali

Selamat pagi,

Salam sejahtera bagi kita semua,

 

Yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja, Gubernur yang hadir,

Yang saya hormati Duta Besar Jepang untuk Republik Indonesia,

Hadirin dan Tamu Undangan yang berbahagia,

 

Saya mau bercerita sedikit mengenai PLTU yang di Batang. Tadi tertulis di layar “Ditetapkan Tahun 2006”.

 

Kemudian berjalan, berjalan. Ada masalah pembebasan lahan yang disampaikan kepada saya. “Sudah empat tahun berhenti.”

 

Ditanyakan ke saya, “Bagaimana jalan keluarnya?”  Saat itu saya berjanji, “Enam bulan, akan saya coba untuk selesaikan.”

 

Saya juga sampaikan, “Kami ada proyek TPP yang pertama.” Saya sampaikan juga kepada pemerintah Jepang, “Saya akan berusaha menyelesaikan masalah ini karena sudah berhenti empat tahun.” Janji saya saat itu: enam bulan untuk menyelesaikan.

 

 

Ternyata meleset, tidak selesai. Mundur enam bulan lagi.

 

Tapi alhamdulillah, kita lihat hari ini sudah selesai karena selalu yang saya tanyakan adalah, “Sekarang, kalau pembebasan selesai, financial closing-nya kapan?” Ternyata juga mundur-mundur.

 

Waktu saya bertemu dengan Perdana Menteri Shinzo Abe, saya tanyakan juga karena Perdana Menteri menanyakan ke saya, “Bagaimana PLTU Batang?” Saya sampaikan, “Sudah selesai tugas saya untuk menyelesaikan pembebasan lahan,” langsung kepada Perdana Menteri. Sekarang saya bertanya gantian ke Perdana Menteri, “Financial closing-nya kapan?”

 

Ternyata tadi sudah diserahkan langsung. Financial close sudah diberikan. Artinya proyek ini berjalan meski sedikit terlambat dari janji saya, mundur sedikit.

 

Tapi memang problem di lapangan bukan masalah yang remeh, bukan masalah yang kecil. Kalau saya ceritakan, sehari enggak akan selesai. Rumit. Rumit.

 

Tapi ini adalah proyek besar yang bisa memberikan pesan bahwa pemerintah itu, kalau itu untuk kebutuhan rakyat, kalau itu untuk kepentingan rakyat, kita akan juga ikut cawe-cawe menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Kita tahu, kalau ini tidak dimulai, saya sudah membayangkan 2019 itu biarpetnya akan tambah meluas karena kebutuhan listrik tiap tahun bertambah, bertambah, bertambah, bertambah, bertambah. Begitu ini tidak selesai, investor yang lain juga mikir-mikir. Ini pesan bahwa pemerintah Indonesia bisa menyelesaikan masalah.

 

Tapi gantian. Sekarang pemerintah sudah bisa menyelesaikan masalah itu. Saya minta kepada investor juga agar mbok ya ini jangan mundur. Kerjakan tiga sif. Tahun 2019, sesuai janji, harus selesai.

 

Saya ikuti, saya ikuti. Saya pastikan, pasti saya cek 2-3 kali ke lapangan, pasti. Urusan yang penting-penting seperti ini pasti saya ikuti.

 

Kita harapkan nantinya ini 2 X 1.000, 2 X 1.000. Yang lain nanti juga, kita harapkan juga setelah ini mengikuti untuk financial closing-nya.

 

Kemudian yang berkaitan dengan yang kedua: jalan tol.

 

Kalau listrik, ini kita tahu. Kalau tidak tersedia, itu bukan hanya urusan yang berkaitan dengan kebutuhan listrik industri besar atau industri yang menengah, tetapi juga ini urusan untuk industri-industri kecil, usaha-usaha kecil yang ada di kampung, di desa-desa, juga yang berkaitan dengan belajar anak di malam hari. Kita sering melupakan itu, bahwa proyek ini bukan itu.

 

Anak belajar malam hari. Kalau saya ke daerah, keluhannya seperti itu. Jangan dipandang enteng. Kalau listrik kurang, listrik biarpet, itu anak-anak belajarnya menjadi tidak termotivasi.

 

Selanjutnya yang berkaitan dengan tol. Ini juga sama. Ada beberapa yang sudah bergerak tetapi terkendala oleh pembebasan lahan.

 

Tadi Batang juga pembebasan lahan.

 

Tol lain juga, beberapa juga mengenai pembebasan lahan, misalnya Balikpapan-Samarinda.

 

Sudah berapa tahun, Pak Gub? Sudah berhenti berapa tahun, ini? Empat tahunan ada? Iya, empat tahun.

 

Sama, masalah pembebasan lahan. Ada yang urusannya dengan pemerintah, ada yang urusannya dengan rakyat. Yang pemerintah juga urusannya sebenarnya urusan kecil: karena lewat misalnya perkebunan, lewat hutan konservasi.

 

Hal seperti itu, kalau enggak kita lihat di lapangan langsung, kita hanya membayang-bayangkan, enggak akan rampung-rampung. Yang di sini, suruh tanda tangan, juga enggak mau.

 

Tapi begitu lihat di lapangan, ini masalah yang kecil. Tetapi, karena enggak diketahui lapangannya, ya kita enggak bisa perintah. Begitu lihat lapangannya, langsung kita perintah: diselesaikan dengan cara ini, sudah. Iya rampung.

 

Tadi sudah ditandatangani. Penjaminan juga sudah. Berarti saya tinggal tunggu selesainya. Kapan selesai? Tahun 2018? Benar? Saya catat.

 

Lo saya ini juga ditanyakan. Kalau ke daerah, saya pasti ditanya. Pak Gubernur menanyakan. Nanti tokoh-tokoh masyarakat bertanya. Rakyat menanyakan. Ya kan harus saya jawab.

 

Saya ke sana lagi, kalau belum punya jawaban, enggak berani saya. Saya kemarin berani ke lapangan karena sudah tahu solusinya ini, sehingga saya berani ke lapangan. Ada yang bertanya, saya bisa gagah menjawab, “Selesai, rampung.”

 

Memang administrasi kita ini memang ruwet, rumit, bertele-tele. Nah itu yang menyebabkan lama meskipun saya kira sudah dipangkas banyak.

 

Contoh kayak listrik dulu, perizinan sudah dipangkas dari 59 menjadi 22, sudah dipotong. Berarti sepertiga, kan, jadi sepertiga, sudah dipotong dua per tiga. 70% sudah dihilangkan, iya masih lama juga. 22 itu masih lama. Kalau mau saya, ya izin itu 1, 2 atau 3. Jangan sampai 59.

 

Tapi terikat juga oleh amanat undang-undang. Saya mau motong, kalau di undang-undangnya tertulis ada, ya enggak bisa apa-apa. “Pak, enggak bisa itu dihilangkan?” “Lo kenapa?” “Amanat undang-undang.” Jadi enggak bisa.

 

Kalau hanya PP, hanya perpres, gampang. Langsung detik itu juga hapus sudah. Iya. Gitu aja.

 

Jangan membuat peraturan regulasi yang memberatkan masyarakat, yang memberatkan rakyat, yang memberatkan dunia usaha. Tidak.

 

Mungkin sebentar lagi, mungkin dalam minggu-minggu ini yang mau saya hapuskan ada 3.000 perda tanpa kasihan. Langsung hapus, gitu aja, sudah.

 

Percuma di pemerintah pusat kita sudah kurangi, kurangi, kurangi, sederhanakan, tapi nanti daerahnya ada perda mengenai perizinan, perda mengenai retribusi. Sama saja karena nanti dilaksanakan itu di wilayah, dilaksanakan di daerah ya.

 

Kecepatan itu yang kita butuhkan sekarang. Kecepatan, bukan apa-apa, melainkan kecepatan pelayanan.

 

Kemudian yang lain jalan tol tadi. Manado-Bitung juga sudah.

 

Pandaan-Malang, Pak Gubernur, Pakde Karwo, terima kasih juga sudah dibantu. Selesai, bisa jalan.

 

Kalau enggak dibantu oleh pemerintah provinsi, pemerintah daerah, gubernur, ya sulit hal-hal seperti ini jalan.

 

Serpong-Balaraja juga bisa dimulai.

 

Terbanggi Besar-Kayu Agung Pak Gubernur juga.

 

Pembebasan lahannya cepat. Kalau ada masalah, gubernur telepon saya, “Pak, ini pembayaran terlambat.”

 

 

 

Sekarang ini pembebasan lahan malah kecepatan. Duitnya yang enggak siap.

 

Tapi sudah, Pak Menteri Keuangan sudah benar. Ya pokoknya talangan sudah. Saya ikuti terus.

 

Kenapa ke lapangan? Ya seperti ini. Pasti ada yang bisiki saya, “Pak, ini di wilayah ini sudah rampung administrasinya, tapi sudah 1,5 bulan belum dibayar.”

 

Nah, saya tanya, mesti tanya ke gubernur kalau ketemu. Kalau enggak, saya telepon. “Ya, Pak, benar.” “Kenapa?” “Enggak tahu, Pak. Duitnya belum sampai.” “Tanyakan ke Menteri PU.”

 

Ya ngejarnya seperti itu, biar rampung. Kalau hal-hal seperti ini tidak diselesaikan, kalau kita hanya mikirnya makro—makro itu kan kumpulan dari mikro-mikro yang ada—mikronya enggak diikuti, ya enggak rampung apa pun juga. Percaya saya.

 

Enggak tol, enggak pelabuhan, enggak PLTU, enggak airport, semuanya problemnya pasti ada. Setiap proyek pasti problemnya ada, pasti. Tapi, kalau enggak diselesaikan satu per satu, enggak akan.

 

Kita sekarang punya checklist, mana yang sudah, mana yang belum. Pak Wapres juga sama. Nanti, kalau ketemu, “Mana? Selesaikan bareng-bareng.” Punya checklist kita sekarang.

 

Kadang ada masalah. Masalah itu pasti akan kita selesaikan, dan insya Allah akan selesai.

 

Dan terakhir, tadi adalah seremonial tanda tangan. Dan saya tidak ingin hanya berhenti di tanda tangan saja. Di lapangan, pengerjaan pasti saya ikuti. Dan kita semuanya berharap rakyat bisa merasakan manfaatnya secara langsung.    

 

 

 

Terima kasih.

 

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

*****

Biro Pers, Media dan Informasi

Sekretariat Presiden