PIDATO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA RAPAT KABINET TERBATAS
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT,
TANGGAL 7 JANUARI 2010
DI ISTANA NEGARA, JAKARTA
Â
Â
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Saudara Wakil Presiden, para Menteri dan hadirin peserta Sidang Kabinet Terbatas Bidang Kesejahteraan Rakyat, yang saya hormati. Dengan terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wata'alla, kita mulai Sidang Kabinet hari ini yang akan mengagendakan dua hal, yaitu pendidikan dan kemudian kesehatan. Â
Sebagai pengantar, saya pernah berdialog dan bertukar pikiran dengan para pimpinan mahasiswa, menyangkut bidang pendidikan. Salah satu topik yang diangkat oleh para tokoh mahasiswa itu adalah tentang Ujian Nasional. Kita tahu, ada sejumlah pro dan kontra yang berkaitan dengan Ujian Nasional ini.
Tentu ada pikiran-pikiran yang patut kita dengar, baik dari mahasiswa maupun dari siapapun yang peduli tentang Ujian Nasional ini, sebagai bagian dari alat ukur bagi pendidikan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, untuk pendidikan dalam Sidang Kabinet ini, saya ingin mendengar nanti presentasi dari Mendiknas, seperti apa konstruksi yang dapat kita bangun untuk menetapkan kebijakan yang lebih tepat berkaitan dengan Ujian Nasional itu.
Mendiknas pernah melaporkan kepada saya tentang proses kesejarahan sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, tahun 70'an, sampai sekarang, yang berkaitan dengan metodologi mengukur siswa dalam kelulusannya. Ada yang benar-benar menggunakan Ujian Nasional sebagai satu-satunya alat ukur, ada yang justru menggunakan prestasi di sekolah dan bukan Ujian Nasional sebagai alat ukur. Tetapi juga ada panduan di antara dua-duanya seperti model Ebtanas yang pernah berlaku di Indonesia, beberapa saat yang lalu. Saya sendiri berpendapat, memang sebaiknya Ujian Nasional tidak satu-satunya alat ukur yang bisa kita tentukan, tetapi dengan memadukan aspek lain. Oleh karena itu, barangkali ada dua opsi yang perlu kita pikirkan bersama, misalnya sebagaimana yang pernah dilaporkan kepada saya oleh Mendiknas, Ujian Nasional itu sebagai ukuran yang pertama, kemudian manakala tidak berhasil dalam Ujian Nasional itu masih ada peluang untuk menjalankan ujian ulang, begitu, itu satu opsi. Opsi yang lain kembali ke model Ebtanas jaman dulu, tentu ini harus ada pembaharuan karena apa yang dikembangkan Depdiknas itu aliran dari Undang-undang yang berlaku, yaitu Ujian Nasional yang kita pilih.
Manakala Opsi yang kedua yang kita pilih semacam Ebtanas, itu pun tentu memerlukan pengkajian. Yang penting bagi saya harus lebih obyektif mengukur prestasi siswa kita. Kalau 3 tahun, tentu dilihat untuk 3 tahun itu meskipun akhirnya Ujian Nasional-lah yang menjadi rujukan utama. Tetapi saya kira kebijakan yang utuh menyangkut Ujian Nasional itu sangat penting untuk kita tetapkan dengan tepat dan benar.
Di bidang kesehatan, saya ingin mendengar kita semua nanti, apa yang dilaksanakan untuk mengimplementasikan yang disebut dengan Jaminan Kesehatan Masyarakat. Yang kedua, Bantuan Operasional Kesehatan. Saya ingin memastikan, bahwa program yang sangat penting ini bisa berjalan dengan baik, Jamkesmas itu, pelayanannya makin baik, sasarannya sungguh tepat, cakupannya pun siapa yang tepat mendapatkan Jamkesmas itu juga tepat. Sedangkan BOK, Bantuan Operasional Kesehatan, sebagaimana yang telah menjadi kebijakan kita. Kita ingin benar-benar memberdayakan infrastruktur kesehatan pada tingkat masyarakat, tingkat rescue, misalnya Puskesmas. Oleh karena itu, kita harus bisa memberdayakan Puskesmas dengan segala bantuan finansial dan logistiknya.
Mari kita rubah Saudara-saudara, mind set atau cara pandang, mengobati yang sakit menjadi mencegah orang menjadi sakit. Manakala mind set itu yang kita pilih dan semua kebijakan program aksi penguatan kapasitas berorientasi pada itu, maka upaya pencegahan, preventive actions, pada tingkat masyarakat luas agar tidak mudah jatuh sakit, tentu akan berhasil. Dengan demikian maka lebih sedikit lagi harus dilaksanakan pengobatan pada tingkat masyarakat kita. Kita ingin mendengar nanti laporan atau presentasi dari Menteri Kesehatan. Dua hal penting inilah yang akan kita tingkatkan dalam Sidang Kabinet ini, dan ini benar-benar menyentuh kepentingan saudara-saudara kita, seluruh rakyat Indonesia terutama saudara-saudara kita yang termasuk golongan ekonomi lemah, yang tentunya negara memiliki kewajiban untuk peduli dan memberikan bantuan kepada mereka.
Demikian pengantar saya dan setelah ini saya persilahkan Menko Kesra untuk memberikan pengantar sebelum nanti Mendiknas dan Menteri Kesehatan menyampaikan laporan dan presentasinya. Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Â
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Â
Biro Naskah dan Penerjemahan
Deputi Mensesneg Bidang Dukungan Kebijakan
Sekretariat Negara Republik Indonesia