Sambutan Presiden RI pd Pembukaan Kompas 100 CEO Forum, di Jakarta, tgl. 7 Nov 2014

Jumat, 07 November 2014
Di baca 1248 kali

SAMBUTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PADA PEMBUKAAN

KOMPAS 100 CEO FORUM

DI BALLROOM HOTEL FOUR SEASONS, JAKARTA

TANGGAL 7 NOVEMBER 2014

 

 

 

 

Bismillahirrahmanirrahim,

 

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi,

Salam sejahtera bagi kita semua,

 

Bapak-Ibu yang saya hormati,

 

Pagi hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan rencana-rencana ke depan. Tetapi, sebelumnya saya ingin memberikan gambaran mengenai keborosan kita. Yang pertama, perlu mungkin saya informasikan kepada Bapak-Ibu semuanya, saya hanya ingin memberikan sebuah gambaran. Dalam lima tahun yang lalu, lima tahunnya, atau lima tahunnya sebelumnya, kita selalu terjebak pada yang namanya pemborosan lewat subsidi BBM. Saya berikan gambaran lima tahun ke belakang. Subsidi BBM kita kurang lebih Rp 714 triliun. Subsidi BBM Rp 714 triliun. Untuk kesehatan hanya Rp 220 triliun. Untuk infrastruktur Rp 574 triliun. Boros nggak kita? Sangat boros. Dan tiap hari, itu kita bakar. Kita bakar, kita bakar, dan kita nggak sadar bahwa kita adalah boros. Boros, 714 triliun. Untuk kesehatan 220, untuk infrastruktur 570-an. Itu kan boros namanya.

 

Oleh sebab itu, keborosan seperti inilah yang harus kita hentikan. APBN kita harus tepat menuju pada sasaran-sasaran yang produktif, pada usaha-usaha yang produktif, bukan pada hal-hal yang konsumtif. Memang kita tahu sekarang defisit neraca transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan, tapi saya meyakini itu bisa diselesaikan kalau semuanya bergerak bersama-sama terus. Layar ini nggak ada ya? Ya saya teruskan.

 

Jadi, ini peta Indonesia. Karena kita sering, sering sudah lupa bahwa dua pertiga wilayah Indonesia itu adalah air. Dua pertiga wilayah Indonesia adalah air dan samudra. Ini kita sudah lama lupa, sehingga kita tidak konsentrasi ke sana terus. Dan sebetulnya kekuatan kita ada di sini, ada di laut, ada di samudra. Saya kemarin dari Sulawesi Tenggara, saya melihat nelayan dari laut menyimpan ikan, masukkan ke cold storage, kemudian di-packing, kemudian dikirim untuk eksport. Yang bagus-bagus untuk eksport, yang tidak untuk di dalam negeri.

 

Ada sebuah potensi yang sangat besar sekali di laut kita, tetapi yang menikmati siapa? Ini informasi lagi. Kapal-kapal asing, kapal-kapal yang ada di laut, lautan kita, yang ikannya, potensi sumber daya alam lautnya sangat besar sekali, yang ngambil mereka. Bapak-Ibu sekali-sekali datang aja ke sekitar Maluku, naik kapal di tengah laut. Jangan siang, malam hari. Itu kayak pasar malam, pasar malam. Dari data kita, kira-kira ada 5.400-an kapal yang mengambil ikan-ikan yang ada di lautan kita. Izin maupun tidak izin. Tapi saya kira hampir 90% tidak ada izin. Habis menguras sumber daya alam laut kita. Kemarin kita cek hanya 10% kapal kita. Ikannya dibawa ke mana? Juga ndak jelas. Sebenarnya saya ngerti dibawa ke mana, negara mana saya ngerti, tapi saya sampaikan di sini nggak etis.

 

Padahal sekarang pasar untuk perikanan, untuk ikan-ikan itu sangat terbuka, karena semuanya sudah kekurangan. Ini kesempatan kita. Jangan sampai kesempatan ini lepas lagi, dan ekonomi kita nggak terdongkrak gara-gara kita tidak perhatian ke sana. Dulu kita pernah dapat booming minyak, tahun 70-an - 80-an, tapi kita tidak bisa menggunakan kesempatan itu. Ada lagi booming kayu tahun 75-an - 85, booming lagi, kita juga nggak bisa mengambil kesempatan itu. Dan ini ribuan triliun, puluhan ribu triliun pada saat itu. Sekarang ini kita punya kesempatan dua menurut saya, minerba dan laut. Sebab itu, jangan sampai kesempatan ini hilang lagi. Dan ini harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Belum pertumbuhan...gas kita juga sekarang ini terus, terus tumbuh dengan baik. Tetapi sekali lagi, kita kembali ke yang boros tadi.

 

APBN tahun 2015 yang akan datang kurang lebih Rp 2.019 triliun. Dalam rencana itu, Rp 433 triliun itu untuk subsidi energi, baik subsidi BBM maupun subsidi untuk listrik dan subsidi-subsidi yang lainnya. Subsidi BBM-nya kurang lebih Rp 330-an triliun. Sangat besar sekali. Bukan besar, sangat besar sekali. Inilah yang ingin kita alihkan, dari konsumtif ke produktif. Ke mana? Kita akan alihkan ke pertanian, di sawah. Benih untuk petani, pupuk untuk petani, irigasi juga untuk petani, infrastruktur waduk, dam juga untuk petani. Dalam perencanaan kita, lima tahun ke depan akan kita bangun kurang lebih 25 - 30 waduk dan dam. Nanti Januari - Februari lima akan kita mulai, Bulan Juli, Juni - Juli tambah lagi enam. Jadi tahun depan kira-kira sebelas yang, yang akan dimulai.

 

Dan dari lapangan yang kita lihat, kemarin di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, sama. Problem kita problem lapangan. Gimana kita mau swasembada kalau irigasi kita rusak 52%. Kalau itu diperbaiki, itu produksi kita sudah langsung naik di atas 30%. Ada hitung-hitungannya. Kalau nanti ada waduk baru, itu akan lebih meloncat lagi naiknya. Asal apa, asal jangan santai, karena memang pembangunan kita sering tidak terintegrasi. Seperti membangun waduk. Waduk itu yang mengerjakan adalah pemerintah pusat. Kemudian nanti masuk irigasi, sampai irigasi tersier itu bagi-bagi. Dikerjakan oleh provinsi ada, dikerjakan oleh kabupaten dan kota ada. Dan ini sering nggak sambung. Irigasinya sudah, waduknya belum siap. Atau wadukny siap, irigasinya belum ada. Ini pekerjaan lapangan, ini pekerjaan manajemen. Bagaimana agar dari pusat, dari provinsi, dari kabupaten itu bisa sambung semuanya. Waduknya selesai, irigasinya juga selesai. Ini yang sering tidak terjadi. Dan kemarin kalau kita lihat, ya memang rusak semuanya. Kita harus ngomong apa adanya. Ada yang sudah 30 tahun nggak diapa-apain, 35 tahun nggak diapa-apain. Sehingga air dari waduk itu berceceran hilang di tengah jalan.

 

Kalau itu diperbaiki, 30% produksi kita akan naik. Dan saya sudah targetkan kepada Menteri Pertanian, tidak boleh tidak, tiga tahun kita harus swasembada. Tiga tahun. Ya Menteri harus diberi target. Kerja nggak ada targetnya enak. Saya sampaikan kepada menteri-menteri saya, yang ngantri menjadi menteri ribuan. Jadi, kalau targetnya nggak terpenuhi ya maaf, saya berikan pada yang antre. Gampang. Tadi, yang tiga tahun tadi, adalah untuk beras, target kita, untuk kedelai, dan jagung. Berikutnya nanti, pada tahun keempat kelima, baru ke gula. Dan berikutnya ke daging.

 

Kembali lagi ke subsidi. Jadi, sebagian subsidi juga akan kita berikan pada nelayan. Untuk apa? Untuk mesin-mesin kapal untuk nelayan, untuk alat pendingan yang juga kita berikan kepada nelayan. Karena memang besar sekali. Begitu pengalihan subsidi ini bisa bergerak kepada usaha-usaha produktif di bawah, ekonomi ini akan bergerak dengan cepat. Juga untuk usaha-usaha mikro, usaha-usaha kecil, yang ada di desa yang akan kita berikan suntikan sebagian dari subsidi BBM tadi.

 

Ini yang kebutuhan dasarnya, basic human needs, ini juga harus diberikan, baik yang namanya Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, dan Keluarga Sejahtera. Dan sistemnya memang harus sistem perbankan, harus banking system. Kenapa seperti itu? Pasti lebih akan betul. Bisa juga menyasar lebih tepat. Tapi memang ini butuh waktu, karena menyangkut data. Kalau itu kita sudah pegang banking systemnya, mau menyalurkan apa pun kepada rakyat, itu tidak usah muter-muter. Dari APBN ke kementerian, kementerian ke provinsi, provinsi ke kota, kabupaten, ke camat, ke lurah, sampai ke rakyat sudah, sudah apa? Saya nggak ngomong. Kalau banking system jelas. Rakyat diberi pegangan kartu, datang ke bank, langsung bisa diberikan bantuannya.

 

Tetapi sekali lagi, cash transfer ini memang sangat tergantung sekali pada data. Oleh sebab itu, terus akan kita perbaiki data-data penerima itu harus tepat. Dan angka kemiskinan itu cepat akan bisa dipotong kalau ada perputaran uang di bawah, kalau cash transfer itu dipegang oleh rakyat. Saya berikan gambaran. Bantuan sosial kita, itu berjajaran di kementerian-kementerian. Ada 18 kementerian yang punya bantuan sosial, bantuan sosial, bantuan sosial, bantuan sosial. Saya tanya Pak Menteri Keuangan, berapa totalnya kira-kira. Hampir Rp 100 triliun, Rp 90 triliun bantuan sosial. Ke mana bantuan sosial itu? Dicari? Sulit. Oleh sebab itu, kalau ini ditarik pada sistem perbankan, Rp 90 triliun dibagi saja kepada data masyarakat miskin kita, itu uang yang sangat besar sekali. Besar sekali. Tapi memang sistemnya belum dibangun. Sistem inilah yang sekarang kita lakukan. Ada bantuan sosial, ada untuk kesehatan, ada untuk pendidikan. Pos-posnya sudah ada semuanya. Ratusan triliun itu.

 

Kalau sistemnya enak, jumlah rasio kita akan langsung melorot turun. Saya belajar dari mula, saya pelajari betul apa yang menyebabkan jumlah rasio kita turun. Cash transfer pada masyarakat yang kurang mampu. Jadi, sistemnya adalah perbankan. Juga kalau 100 dikirim, 100 juga diterima, sejuta dikirim sejuta juga diterima. Tidak ada potongan apa-apa. Sehingga rakyat betul-betul, tetapi memang harus mengedukasi masyarakat. Beritahu kalau uang itu tidak boleh untuk hal-hal yang konsumtif. Untuk pendidikan silakan, untuk beli buku, sepatu. Jangan sampai, jangan sampai ada yang atau untuk beli pulsa. Yang kurang mampu, untuk usaha-usaha produktif, silakan. Inilah arah yang ingin kita lakukan. Artinya apa? APBN harus tepat sasaran. Harus. Harus tepat sasaran. Dan kita tidak boros. Terus.

 

Kemudian juga sebagian dari subsidi BBM itu akan kita arahkan kepada infrastruktur. Karena memang tadi masih sangat kecil sekali. Kita akan mengejar infrastruktur kita agar secepatnya bisa selesai, terutama hal-hal yang berkaitan dengan produksi. Terus. Pelabuhan ini penting sekali, baik pelabuhan maupun pelabuhan dalam. Dalam empat tahun ke depan, akan kita bangun dan ekspansi 24 pelabuhan. Banyak yang bertanya kepada saya, "Kok ambisius sekali, Pak?" Ya kalau mimpi itu yang tinggi sekalian. Mimpi kok setengah-setengah? Duitnya dari mana? Ya, sebagian kecil APBN, sebagian besar itu peluang Bapak-Ibu semuanya, investasi memang. Tidak ada jalan yang lain. Infastruktur itu yang benar ya memang harus investasi, dari investor. Banyak yang ngantri ingin bangun pelabuhan. Banyak yang ngantri. Tapi problemnya di mana? Selalu di perizinan, perizinan, perizinan. Problem terus di situ. Ini yang mau kita kejar dalam waktu yang secepat-cepatnya.

 

Kalau pelabuhan, pelabuhan, pelabuhan nanti siap, produksi kita juga pasti akan bisa kompetitif. Karena apa? Nilai, nilai transfer untuk mengirim barang itu lebih murah. Kita ini sudah cost untuk transportasi kita itu dua kali lipat negara-negara tetangga kita, dua kali lipat. Tidak tracking-nya, tidak seafreight-nya, semuanya, dua kali lipat. Ini belum terintegrasinya antara transportasi darat dan transportasi laut. Mestinya, kereta api itu masuk ke pelabuhan, langsung naik ke kapal, itu akan murah. Tapi belum ada yang seperti itu. Terus. Itu Tanjung Priok dari 2007 -2009, itu kapasitas dari 3,8 juta teus per tahun, target nanti 2017 15 juta teus per tahun. Ini yang akan kita kerjakan. Dan kita ingin membangun yang tadi, 24 tadi, terintegrasi antara deep-sea port dengan industri hasil dengan power plant dalam satu tempat. Sehingga yang sedang berbondong-bondong menuju zona industri itu karena memang efisien. Soal listrik di situ, ada pelabuhan di situ, ngirimnya juga cepat. Semakin kita kompetitif, semakin kita punya daya saing, semakin ekonomi kita akan terkerek dan terkerek ke arah yang lebih baik. Kalau itu terintegrasi, ini juga investor yang ngantri juga banyak. Kembali lagi ke perizinan. Kembali lagi ke pembebasan lahan. Problem-problemnya ada di situ terus. Nggak keluar dari itu. Ini yang harus kita selesaikan. Terus.

 

Ini titik-titik pelabuhan kira-kira yang nanti, baru kira-kira, karena lapangannya segera akan kita lihat. Jadi, titik-titik itu yang mungkin kita bisa hilangkan kalau memang lapangannya tidak memungkinkan, dan kita tambah kalau ada di lokasi yang lain yang memang memungkinkan. Yang jelas, harus dekat dengan sumber energi, untuk ditaruh ke power plant, kemudian dibangun zona industri, dan diperbesar pelabuhannya. Sekali lagi, kita adalah negara yang dua pertiga wilayah kita adalah laut, adalah air. Terus.

 

Jaringan rel kereta api, jangan ditunda-tunda. Semakin infrastruktur itu ditunda, harganya akan berlipat-lipat. Berlipat-lipat lebih mahal. Karena apa? Pembebasan tanah jelas lebih mahal. Nanti ada biaya-biaya non teknis untuk penggusuran, untuk yang lainnya, juga lebih mahal. Dan harga produknya sendiri juga jelas akan lebih mahal. Sebab itu, saya akan kerja cepat agar investor di bidang ini, untuk di Sumatera, untuk di Kalimantan, untuk di Sulawesi, di Papua, dan sebagian kecil di Jawa harus segera bergerak. Tidak ada pilihan-pilhan, tidak ada yang kita tunggu-tunggu lagi. Dan kita ingin lebih mensederhanakan proses-proses, melalui proses-proses perizinan.

 

Inilah nanti yang akan menggerakkan ekonomi kita. Karena apa? Manajemen distribusi logistik akan lebih cepat, akan lebih murah, dengan kereta api. Kemudian di beberapa tempat, untuk transportasi massa juga harus dimulai. Jangan ditunda-tunda, nanti mahal sekali. Contoh yang di Jakarta ini, MRT kita ini. Coba kalau 26 tahun yang lalu sudah, kan sudah direncanakan 26 tahun yang lalu. Kalau sudah dimulai, 20 tahun yang lalu kita sudah punya transportasi massa di Jakarta. Dan harganya jauh lebih murah. Sekarang untuk pembebasan tanah sudah berapa harga di dalam kota? Bapak-Ibu bisa bayangkan bayar berapa pemerintah DKI untuk pembebasan tanah? Mahal sekali. Untungnya APBD-nya gede. Kalau APBD-nya nggak gede, nggak mungkin bisa mulai juga itu. Masih ada untungnya, tapi kalau dimulai dulu-dulu, pembebasan tanah nggak nabrak komplek, nggak nabrak, nggak, nggak mahal. Sekarang ini mahal semuanya. Mahal semuanya, karena sudah terlambat kita. Itulah keputusan politik.

 

Kalau dulu ada keputusan politik mulai MRT itu dah, kita sudah punya, harganya lebih murah, masyarakat bisa menikmati, kita tidak macet. Itu keputusan politik. Keputusan politik itu kalau salah, ya simple saja, saya lihat bermanfaat untuk rakyat, untuk masyarakat, ya saya putuskan. Saya ini nggak pernah berpikir rumit-rumit, mana hitungannya? Ada? Ada? Saya pelajari, saya putuskan secepat-cepatnya. Sebetulnya kita terapkan seperti itu juga gampang. Saya berikan contoh kemarin waktu ke Sinabung, ada problem untuk relokasi warga yang sudah hampir dua tahun menunggu lahan relokasi. Problemnya apa? Izin dari Menteri Kehutanan yang tidak selesai-selesai, katanya Gubernur, katanya Bupati. Saya panggil Menteri, saya minta izin besok jadi, langsung antar ke Gubernur Sumut. Nyatanya jadi.

 

Ada power plant, itu Pak Gubernur Sumatera Selatan, Pak Alex sudah ngomong, kita atau dia ngomong, "Pak, izin Pak, power plant kita itu sudah lama nggak, nggak jadi-jadi, Pak." Ya saya sudah dengar izin untuk pembangkit listrik itu kan. Saya dengar ada yang dua tahun. Dua tahun saja saya sudah jengkel dengar dua tahun. Nah ada yang memberi tahu saya lagi, "Empat tahun, Pak, punya saya Pak." Saya ke Palembang, ketemu lagi Pak Gubernur, Pak Alex, "Pak, di sini Pak..." Saya sudah duga ini pasti dua tahun - tiga tahun. "Di sini, Pak. Wong saya yang ngurus pembangkit listrik Pak, sudah enam tahun." Saya pikir dua tahun atau tiga tahun, itu enam tahun. Hanya ngurus izin coba. Gubernurnya sendiri bergerak, izin tidak keluar. Kemarin di rapat saya sampaikan, Menteri ESDM, ada problem seperti ini, di mana, di Sumatera Selatan? "Sudah selesai, Pak." Saya belum ngomong sudah selesai. Seminggu yang lalu, Pak Alex sudah ke saya, semua sudah kita selesaikan dua hari yang lalu. Ini hanya masalah apa sih, izin itu? Masalah niat. Mau menyelesaikan, ndak? Masalah kemauan, mau atau tidak? Hanya itu saja, ndak ada yang lain. Saya tahu di dalamnya ininya tebal memang. Amplopnya memang tebal. Itu yang mau kita cari. Nggak boleh, sekali lagi, seperti ini diterus-teruskan. Nggak boleh. Saya udah suruh cari, itu tugasnya Pak Menko Perekonomian, nyari-nyari hal-hal seperti ini. Kalau nggak bisa cari ya Presidennya sendiri ya masih sanggup nyari seperti itu.

 

Dan masalah agenda maritim kita, sudah banyak orang yang menanyakan. "Pak, tol laut itu apa sih?" Ada yang berpikir, saya ke kampung, "Pak, buat jalan tol kok di laut?" Itu harus dijelaskan. Sebetulnya, sekali lagi, kita ini kan 17.000 pulau. Kalau kita tidak memiliki transportasi laut yang baik, ya harga-harga di semua pulau kita akan sangat berbeda-beda. Saya sedih sekali mendengar harga semen di Jawa 60-70 ribu, di Irian 1.500.000 per sak. Di sini 60-70 ribu, di sana 1,5 juta per sak. Itu pun saya masih diprotes oleh bupati di Papua. "Pak, Bapak, salah. Harga semen per sak bukan Rp 1.500.000, Pak." Waduh, jangan-jangan ini hanya 400 atau 300 ribu, saya salah informasi saya. Berapa harganya di Papua, tempat Bapak? "Harga di kita Pak, 2,5 juta, Pak." Bapak bisa bayangkan, di sini kita hanya beli Rp 60.000, di sana Rp 2,5 juta. Inilah yang menjadi PR kita semuanya. Kalau ada transportasi laut kita seperti ini, dari barat menuju ke timur, harga itu, saya pastikan, pasti akan jatuh lebih murah. Tetapi, kapalnya dari timur ke barat harus bawa apa? Itu juga harus dipikir. Nggak mungkin kapal ke timur didorong-dorong untuk agar membawa sesuatu, tetapi dari timur ke baratnya nggak bawa.

 

Oleh sebab itu, ekonomi di timur ini juga harus digarap secara serius. Banyak sekali sebetulnya peluang-peluang yang bisa dikerjakan, tetapi tidak pernah dipromosikan, tidak pernah dibuka kepada publik, bahwa ada peluang-peluang itu. Kalau nanti ada kapal dari barat, ke tengah, ke timur, terus ada seperti itu. Dan setiap titik-titik itu nanti ditransfer lagi ke pulau-pulau yang lebih kecil. Memang keberadaan kapal kita ini memang bukannya ratusan kekurangannya, tapi puluhan ribu kekurangannya kita, puluhan ribu. Dan katanya yang sudah, yang ada di lapangan, memang sudah kapal-kapal tahun 70an, tahun 75an. Tidak pernah ada pembaharuan sama sekali. Ini adalah peluang kita. Dan ini yang kita tawarkan kepada dunia investasi, karena juga menyangkut sebuah biaya yang tidak sedikit. Tapi, saya meyakini, ini secepatnya akan jalan. Selesainya kapan? Menurut saya yang paling penting dimulai dulu, dimulai dulu. Diputuskan dan segera dimulai. Jadi di daerah akan lebih cepat pengerjaannya. Terus. Nah ini semuanya. Terus.

 

Nah, masalah listrik, kembali lagi ke power plant. Semuanya sekarang ini teriaknya hanya kekurangan listrik, kekurangan listrik. Di Sumatera Selatan, ke Sumatera Utara, "Pak, ini ngantri Pak, industri mau buka, Pak. Tapi listriknya nggak ada." Di Kalimantan sama. Satu hari mati lampunya tiga kali. Kemarin, di Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara juga sama, "Pak, di sini yang ingin membangun cold storage banyak, Pak. Tapi listriknya kok nggak ada." Problemnya apa? Investornya sudah antri, problemnya apa? Pertama, ada problem perizinan seperti yang saya sampaikan, yang kedua pembangunan transmisinya, grade-nya yang tidak paralel, ini dibangun yang ini juga dibangun, ini selesai, ini juga sudah langsung sambung.

 

Ini tugas manajemen pemerintahnya ada di situ, titik mana yang tidak bisa bergerak. Oleh sebab itu, proses itu harus diikuti. Kenapa saya selalu turun ke bawah, turun ke bawah? Ini biar sambung. Ini kalau sudah sambung, itu ditinggal nggak apa-apa. Kalau proses-proses seperti itu tidak menggunakan manajemen kontrol, tidak diikuti, kita tidak turun ke bawah, ya nggak akan sambung-sambung kesulitan-kesulitan kita ini. Sudah kelihatan sekali, identifikasi kita jelas sekali, titik mana yang harus diselesaikan. Karena apa? Kalau ini tidak siap, hilirisasi itu sampai kapan pun tidak akan pernah terjadi di negara kita. Kita sudah berapa puluh tahun sudah berbicara hilirisasi, hilirisasi, tapi kalau power plant-nya tidak disiapkan, di mana mereka akan membangun zona industri, akan membangun manufaktur, akan membangun industrinya? Nggak akan. Belum yang listrik untuk konsumsi yang lain, untuk rakyat. Izin, ini penyakitnya di sini, izin sama pembebasan lahan.

 

Ada yang power plant-nya sudah selesai, transmisi menuju ke industri kuotanya tidak, terhambat oleh misalnya, lewat hutan izinnya nggak keluar, ke Menteri Kehutanan sudah sekian tahun. Itu di Kaltim juga jadi. Kemarin yang Sulawesi juga sama, ditelepon tiga hari jadi. Saya ini mungkin malah pekerjaan saya telpan telpon saja gampang. Mana yang belum jadi? Sini, sini, sini, telepon, jadi. Ya tapi apakah manajemen negara akan kita lakukan dengan itu? Oleh sebab itu, mestinya Perpresnya diatur yang simple. Prosedur pengadaan barang dan jasa juga diatur sesimpel mungkin, tetapi manajemen kontrolnya yang diperkuat. Kita ini, aturan kita ini meruwetkan diri kita sendiri. Ya betul, meruwetkan diri kita sendiri. Aturannya dibuat pagarnya tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi aturan kita ini. Saya yang baca aja pusing sendiri. Saya baca, baru baca ini, belum apa, belum melaksanakan, sudah pusing. Inilah yang harus disederhanakan. Wong dibuat aturan yang pagarnya tinggi-tinggi juga yang meloncat banyak sekali. Kan masih yang meloncat banyak sekali. Ya ruwet, pagernya tinggi banget, dilompati juga masih banyak yang bisa. Untuk apa? Prosedur itu yang simple, karena dunia global ini berubahnya cepat sekali. Kita jangan sampai ditinggal gara-gara prosedur yang kita buat sendiri. Lucu banget kita ini nanti.

 

Urusan pembebasan lahan juga sama. Aturan bisa ruwet banget, ruwet, betul-betul ruwet. Ruwet pun yang terkena masalah karena pembebasan lahan juga ribuan orang. Termasuk saya gara-gara pembebasan lahan, hampir di semua tempat pembebasan lahan, jalan tol berhenti karena pembebasan lahan. Pembangunan pelabuhan berhenti juga karena pembebasan lahan. Di Batang, power plant berhenti juga karena pembebasan lahan. Ini seperti itu. Di Jakarta ini, agar diingat Jakarta Outer Ring Road, JORR W2 yang di selatan, 15 tahun yang lalu dibangun, 7 tahun yang lalu berhenti hanya gara-gara 143 keluarga yang tidak mau di, yang tidak menerima kompensasi lahannya. 143 keluarga. Hanya gara-gara 1,5, 1,5 km, berhenti karena tujuh tahun, bayangkan.

 

Investasi berapa triliun berhenti, dan itu ditunggu masyarakat. Dan itu kalau jalan langsung, truk bisa ke arah selatan, mobil bisa ke arah selatan. Berhenti tujuh tahun. Tahun kemarin, saya datangi kampung itu, saya undang warga, empat kali, makan siang, rampung, rampung. Ini saya (sambil menunjukkan foto). Dua tahun nggak diberi bukti gitu "apa iya sih?" Ini gambarnya ke kampung, ke, dikumpulin seperti itu, diberi penjelasan kemanfaatan proyek ini apa sih. Bapak-Ibu kan sudah juga kompensasinya seperti ini kan sudah besar. Yang lain sudah mau kok Bapak-Ibu nggak mau. Dijelaskan memang. Pemimpin-pemimpin di daerah harus mau menjelaskan, mau turun ke bawah, seperti itu. Empat kali pertemuan sudah rampung. Sekarang JORR W2 empat-lima bulan yang lalu sudah dibuka. Nah ini mandegnya di sini, sekarang udah, udah dipakai. Gara-gara pembebasan lahan.

 

Tapi sekali lagi saya sampaikan kepada masyarakat, kalau ini diterima lebih baik, tapi kalau nggak diterima pun tetap akan kita gusur. Kepentingan masyarakat lebih banyak akan kita dahulukan. Kalau saya seperti itu. Kalau nggak gitu ya kapan kita bisa menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Paling digugat. Mau digugat silakan, aturannya juga ada. Ha ini yang izin-izin. Ini saya sudah berikan target, dalam 3-6 bulan, yang namanya national one stop service harus jadi. Jadi orang ingin izin itu hanya ke satu kantor, nggak dari kementerian ini pindah ke kementerian ini, pindah ke kementerian ini, pindah ke kementerian ini, pindah ke kementerian ini, capek di jalan. Satu tempat sudah. Ini baru kita siapkan. Boleh tempatnya di BKPM, saya kira lebih baik. Jadi izin-izin akan dipermudah, tetapi investasi itu harus diarahkan. Apa yang ingin kita selesaikan? Jadi instansi harus tahu, kita ingin konsentrasi ke tadi yang saya sampaikan; sea port, deep sea port, railway track, power plant, industrial zone, itu. Agar mendorong hilirisasi, dan yang kita ekspor bukan bahan-bahan mentah, tetapi barang-barang jadi, barang-barang jadi. Minimal barang setengah jadi. Sehingga nilai tambah itu ada di negara kita, sehingga lapangan pekerjaan itu ada di negara kita, bukan di negara yang lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih.

 

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

 

 

Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan,

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan,

Kementerian Sekretariat Negara RI