Presiden Joko Widodo menekankan agar TNI dan Polri memiliki visi yang sama untuk menciptakan pembagian tugas yang jelas dalam mendukung program dan kebijakan pemerintah serta menjaga situasi kondusif di tengah masyarakat.
“Dalam rapim TNI Polri ini saya ingin agar visi itu sama, tugas TNI dan Polri itu menjaga di sebelah mana itu menjadi jelas, jadi arahnya ke sana,” jelas Presiden dalam keterangannya usai memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri Tahun 2023 di The Sultan Hotel, Jakarta, pada Rabu, 8 Februari 2023.
Presiden Jokowi juga memberikan arahan agar TNI dan Polri dapat menjaga proses berjalannya hilirisasi industri. Hal itu sejalan dengan tema yang diangkat dalam Rapim TNI-Polri 2023, yakni "TNI Polri Siap Mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".
“Tugas TNI Polri adalah menjaga agar yang namanya industrialisasi, hilirisasi itu agar bisa berjalan dengan baik, di lapangan tidak terjadi gangguan-gangguan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa salah satu gangguan yang terjadi dalam proses hilirisasi adalah pertambangan dan ekspor ilegal. Presiden menilai hal tersebut dapat berdampak kepada penurunan penerimaan negara.
“Iya tadi saya sampaikan kalau yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan ya proses industrialisasi, proses hilirisasi menjadi terganggu, dan tugas TNI dan Polri ada di situ,” ungkapnya.
Sementara itu, berkenaan dengan tahun politik, Kepala Negara menekankan agar TNI-Polri tidak terlibat politik aktif dan dapat bekerja sama untuk menjaga situasi kondusif di tengah masyarakat.
“Saya rasa TNI dan Polri sudah tahu apa yang harus dikerjakan, yang paling penting menjaga kondusivitas di tahun politik dan tidak terlibat di dalam politik aktif,” tuturnya. (Humas Kemensetneg)