Dalam pengantar sebelum sidang paripurna, Presiden SBY menekankan pentingnya untuk menyukseskan program pengurangan kemiskinan. "Kita telah menetapkan strategi pembangunan ekonomi yang kita sebut dengan strategi empat jalur," Presiden menjelaskan. Strategi empat jalur yang dimaksud adalah pro-growth, pro-poor, pro-job, dan pro-environment.
Pro pertumbuhan, pro penciptaan lapangaan pekerjaan, pro pengurangan kemiskinan, dan pro pemeliharaan lingkungan adalah empat jalur yang akan terus dianut pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi. Kalau dipahami, SBY menambahkan, sebenarnya makna pembangunan bagi negara berkembang adalah upaya besar untuk terus mengurangi kemiskinan. "Di dunia ini kaum miskin jumlahnya masih besar. Di negeri kita jumlah itu juga boleh dikatakan cukup banyak, meskipun dari tahun ketahun atas kerja keras kita jumlah itu semakin menurun," ujar Kepala Negara.
Selama ini pemerintah mejalankan dua strategi dalam mengurangi kemiskinan, melalui mekanisme ekonomi dan program pemerintah yang menggunakan anggaran negara. "Kita telah menjalan tiga kluster program kemiskinan itu. Pertama, bantuan langsung masyarakat, kita harus ingat kembali itu sepenuhnya menggunakan anggaran negara," kata SBY.
"Kedua, melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, yang menggerakan kecamatan dengan desa-desanya, itu juga menggunakan anggaran negara plus kontribusi dari komunitas setempat," Presiden menambahkan.
Yang ketiga adalah Kreditu Usaha Rakyat (KUR) untuk menggerakan usaha mikro, kecil, dan menengah yang jaminannya menggunakan anggaran negara, sedangkan implementasinya dijalankan oleh bank dalam negeri utamanya bank BUMN.
"Untuk mempercepat pengurangan kemiskinan di negeri ini harus kita tambahkan satu kluster," Presiden menjelaskan. Program rumah murah, kendaraan/angkutan umum murah, air bersih untuk rakyat, listrik hemat dan murah, peningkatan kehidupan nelayan, dan peningkatan kehidupan masyarakat pinggir perkotaan adalah yang termasuk dalam kluster keempat. Presiden SBY telah memberikan instruksi kepada menteri dan gubernur terkait agar dapat dilaksanakan mulai tahun ini.
Hadir dalam sidang paripurna kali ini hampir seluruh menteri KIB II dan anggota Watimpres, Gubernur BI Darmin Nasution, Kapolri Timur Pradopo, Panglima TNI Agus Suhartono, dan Jaksa Agung Basrif Arif. Hadir pula Gubernur Sulsel Yasin Limpo, Gubernur Bali I Made Mangku Pastika, Gubernur Jabar Achmad Heriawan, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Gubernur Jatim Soekarwo, PLT Gubernur Sumut Pudjo Nugroho. (dit)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?