SBY Menerima DPP LVRI

Jubir Presiden, Julian Aldrin Pasha, mengatakan hal ini dalam keterangan pers, usai mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan DPP LVRI. DPP LVRI meminta kesediaan Presiden SBY untuk membuka sekaligus menerima delegasi Veconac di Istana Negara pada 28 April 2010. “Bisa dikatakan bahwa akan ada audiensi antara para peserta Veconas dengan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 28 April 2010 di Istana Negara,” kata Julian.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan 4 pesan, yang diharapkan dapat dibahas dalam sidang umum nanti. Pertama, peace and security, dimana Presiden menekankan perlunya perhatian pada nilai-nilai kebersamaan antarnegara ASEAN, ASEAN’s Way. “Jangan sampai hal yang sudah merupakan suatu karakteristik atau keunggulan dari bangsa-bangsa di ASEAN ini dilupakan atau tidak mendapatkan perhatian,” Julian menjelaskan.

Kedua, tentang people to people contacts. “Bagaimana hubungan antarpemerintah, atau yang lazim disebut government to government relations, juga akan dikembangkan ke parliament to parliament relations atau business to businesss relations,” ujar Julian. Yang paling penting, lanjutnya, mewujudkan people to people relations.

Yang ketiga adalah yang menyangkut Timor Leste. Presiden mengharapkan keberadaan Timor Leste dan Papua Nugini bisa turut mengeratkan hubungan antar sesama anggota ASEAN. ”Bagaimanapun, kohesi ASEAN harus tetap menjadi hal yang diperhatikan meskipun ada banyak dinamika dalam kawasan ini,” kata Julian.

Terakhir, mengupayakan agar di dalam negara-negara ASEAN tetap akan membicarakan tentang bagaimana mewujudkan suatu peradaban (civilization) atau harmoni di dalam komunitas ASEAN yang saling menghormati guna mencapai masyarakat yang damai adil dan sejahtera.

Turut mendampingi Presiden SBY dalam pertemuan itu, antara lain, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Menlu Marty Natalegawa, dan Seskab Dipo Alam. Sementara dari DPP LVRI hadir 6 perwakilan, yaitu Ketua Umun Rais Abin, Wakil Ketua I Gatot Suwardi, Wakil Ketua II Sukotjo Tjokroatmodjo, Sekjen Wahyono SK, Kepala Departemen Hubungan Luar Negeri Bantu Hardjijo, dan Kepala Departemen Sejarah Nono Sukarno. (yun)