Dalam sambutan Deputi Mensesneg Bidang Dukungan Kebijakan yang disampaikan oleh Kepala Biro Dukungan Informatika, Suroto Adi, Selasa (22/6), diungkapkan bahwa seminar seperti ini perlu diselenggarakan untuk mengimbangi perubahan fokus pembangunan dan perkembangan teknologi komunikasi agar baik SDDKN dan portal Indonesia go id dapat dimanfaatkan secara optimal.
Sekretariat Negara dan Kementerian Dalam Negeri telah melakukan kerja sama dalam MoU yang ditandatangani pada tahun 2003. Untuk pengelolaan website www.indonesia.go.id, Sekretariat Negara bekerja sama dengan Departemen Komunikasi dan Informasi. Sejak th 2006, SDDKN diakui sudah dapat diakses di seluruh provinsi dengan basis data terendah kabupaten/kota. Website www.indonesia.go.id juga sudah mengakomodasi berita pembangunan pusat dan daerah. SDDKN, dahulu bernama SIPNAS, dibangun sejak tahun 2003, sedangkan portal www.Indonesia.go.id, yang sebelumnya www.ri.go.id, telah dibangun tahun 1999.
Berangkat dari tujuan pengelolaan portal www.indonesia.go.id yaitu untuk pemberian informasi pembangunan Indonesia kepada masyarakat luas, internasional dan nasional, maka sistem dirancang untuk mampu menyediakan data dan informasi yang bermanfaat untuk mendukung proses pengambilan keputusan baik oleh para pimpinan di pusat maupun daerah, khususnya dalam pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan. Lebih jauh lagi, sistem harus mampu mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan.
Dalam prakteknya, para pengelola data informasi, baik di pusat dan daerah, dapat meng-input atau memutakhirkan data secara langsung lewat fasilitas online dari unit kerja masing-masing. Bahkan, Kepala Biro Dukungan Informatika Suroto Adi berharap pengelolaan informasi dapat mengadopsi teknologi baru saat ini seperti RSS.
Sebanyak 22 perwakilan provinsi di Indonesia menghadiri seminar yang bertujuan mendukung pemutakhiran data dalam SDDKN. Ketua Panitia, Hamidi Rahmat, mengungkapkan bahwa seminar ini bertujuan untuk, antara lain, mendapatkan masukan, melakukan validasi data, dan penyempurnaan data yang ada dalam SDDKN, melakukan penyempurnaan variabel/indikator data pembangunan nasional, serta mencari solusi dari permasalahan yang dijumpai dalam operasional SDDKN sehari-hari.
Acara seminar menghadirkan tiga narasumber, yaitu Kepala UPT Data dan Statistik Pembangunan Bappeda Provinsi Kalimantan Barat Karsono Rumawadi, Direktur Sistem Informasi Piranti Lunak dan Konten Depkominfo yang diwakili Kepala kasubdit Infrastruktur Bambang Dwi Anggono, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri yang diwakili Kepala Bagian Perencanaan Eka Atmaja Baskarahadi.
Selanjutnya dalam sesi kedua, peserta juga mendengarkan presentasi Website Portal Nasional www.indonesia.go.id oleh Kepala Bagian Penerapan dan Pengembangan Sistem Biro Dukungan Informatika Andri Syahriza dan presentasi SDDKN oleh Kepala Bagian Basis Data Kebijakan Biro Dukungan Informatika Hamidi Rahmat. (humas setneg)
Sekretariat Negara dan Kementerian Dalam Negeri telah melakukan kerja sama dalam MoU yang ditandatangani pada tahun 2003. Untuk pengelolaan website www.indonesia.go.id, Sekretariat Negara bekerja sama dengan Departemen Komunikasi dan Informasi. Sejak th 2006, SDDKN diakui sudah dapat diakses di seluruh provinsi dengan basis data terendah kabupaten/kota. Website www.indonesia.go.id juga sudah mengakomodasi berita pembangunan pusat dan daerah. SDDKN, dahulu bernama SIPNAS, dibangun sejak tahun 2003, sedangkan portal www.Indonesia.go.id, yang sebelumnya www.ri.go.id, telah dibangun tahun 1999.
Berangkat dari tujuan pengelolaan portal www.indonesia.go.id yaitu untuk pemberian informasi pembangunan Indonesia kepada masyarakat luas, internasional dan nasional, maka sistem dirancang untuk mampu menyediakan data dan informasi yang bermanfaat untuk mendukung proses pengambilan keputusan baik oleh para pimpinan di pusat maupun daerah, khususnya dalam pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan. Lebih jauh lagi, sistem harus mampu mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan.
Dalam prakteknya, para pengelola data informasi, baik di pusat dan daerah, dapat meng-input atau memutakhirkan data secara langsung lewat fasilitas online dari unit kerja masing-masing. Bahkan, Kepala Biro Dukungan Informatika Suroto Adi berharap pengelolaan informasi dapat mengadopsi teknologi baru saat ini seperti RSS.
Sebanyak 22 perwakilan provinsi di Indonesia menghadiri seminar yang bertujuan mendukung pemutakhiran data dalam SDDKN. Ketua Panitia, Hamidi Rahmat, mengungkapkan bahwa seminar ini bertujuan untuk, antara lain, mendapatkan masukan, melakukan validasi data, dan penyempurnaan data yang ada dalam SDDKN, melakukan penyempurnaan variabel/indikator data pembangunan nasional, serta mencari solusi dari permasalahan yang dijumpai dalam operasional SDDKN sehari-hari.
Acara seminar menghadirkan tiga narasumber, yaitu Kepala UPT Data dan Statistik Pembangunan Bappeda Provinsi Kalimantan Barat Karsono Rumawadi, Direktur Sistem Informasi Piranti Lunak dan Konten Depkominfo yang diwakili Kepala kasubdit Infrastruktur Bambang Dwi Anggono, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri yang diwakili Kepala Bagian Perencanaan Eka Atmaja Baskarahadi.
Selanjutnya dalam sesi kedua, peserta juga mendengarkan presentasi Website Portal Nasional www.indonesia.go.id oleh Kepala Bagian Penerapan dan Pengembangan Sistem Biro Dukungan Informatika Andri Syahriza dan presentasi SDDKN oleh Kepala Bagian Basis Data Kebijakan Biro Dukungan Informatika Hamidi Rahmat. (humas setneg)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?