Palu, wapresri.go.id – Pembangunan hunian tetap (huntap) bagi Warga Terdampak Bencana (WTB) pasca terjadinya gempa dengan 7,4 skala richter yang diikuti tsunami pada September 2018, masih terus dilanjutkan. Pombewe menjadi salah satu area yang dianggap layak untuk dibangun huntap. Agar warga huntap di area tersebut dapat meningkatkan perekonomian mereka, maka pembangunan huntap perlu mengusung konsep smart village.
“Saya minta Pak Wakil Menteri PUPR supaya Pombewe disiapkan pembangunan huntap dengan model smart village,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika memimpin Rapat Penuntasan Pemulihan Pascabencana Sulawesi Tengah (Sulteng), di Ruang Rapat Polibu Lantai 3, Kantor Gubernur Sulteng, Jl. Sam Ratulangi No. 101, Besusu Barat, Palu Timur, Palu, Sulteng, Kamis (6/1/2022).
Lebih jauh Wapres menjelaskan, smart village berati wilayah yang dijadikan huntap tidak hanya menjadi tempat penghunian tetapi juga mendukung aspek-aspek terkait perekonomian, seperti disiapkan bagaimana cara bercocok tanam atau menjadi pengusaha UMKM.
“Mungkin itu bisa menjadi model juga apabila [pembangunan huntap] terjadi di mana-mana. Yang kita sediakan bukan hanya rumah tapi juga kegiatan ekonomi mereka,” jelasnya.
Huntap Pombewe memiliki luas lahan 362 Ha. Kapasitas Huntap terdiri dari 1.500 unit (972 unit selesai dibangun; 205 unit sedang dibangun; dan 40 unit masih dalam perencanaan).
Dari luas lahan yang tersedia, baru seluas 104 Ha yang dikembangkan hingga saat ini, mengingat rendahnya minat WTB untuk direlokasi di huntap tersebut. Hal ini disebabkan lokasi Pombewe yang jauh dari Kota Palu.
Wapres pun kembali meminta Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) untuk mengatasi masalah tersebut.
“Agar WTB berminat, Huntap Pombewe agar didukung aksesibilitas melalui pembangunan jalan lingkar Kota Palu dan akses ke Pombewe,” imbaunya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri PUPR John Wempi menyatakan siap mendukung pembangunan smart village dan jalan lingkar kota tersebut.
“Kami siap untuk melaksanakan tugas ini,” ujarnya.
Tetkait smart village ia juga mengungkapkan telah dilakukan rehabilitasi irigasi di sekitar Pombawa.
Patut diketahui, sertifikasi lahan huntap melalui skema redistribusi tanah pada Huntap Pombewe juga telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 sebanyak 34 bidang dan pada tahun anggaran 2021 sebanyak 966 bidang.
Hadir pula dalam rapat tersebut, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Surya Tjandra, Plt. Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Information Masduki Baidlowi, serta Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Muhammad Imam Aziz. (SK-BPMI, Setwapres)
| Kategori : |